Korupsi Dana Desa di Trenggalek Meningkat, Kejari Fokus Penindakan dan Pencegahan

Trenggalek, (afederasi.com) – Tren kasus korupsi di Trenggalek menunjukkan peningkatan, terutama yang menyasar Dana Desa (DD). Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek, M. Akbar Yahya, memaparkan data terkait penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sepanjang 2023 hingga 2024.

Pada tahun 2023, Kejari menangani sejumlah perkara korupsi dengan rincian satu kasus dalam tahap penyelidikan, dua penyidikan, empat pra-penuntutan, dan tiga penuntutan. Beberapa kasus menonjol melibatkan oknum kepala desa seperti N dari Desa Ngulanwetan, RY dari Desa Ngulankulon, serta S, seorang perangkat desa. Selain itu, ada pula upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi atas nama terdakwa N, serta peninjauan kembali oleh terdakwa IW.

“Penanganan terus berlanjut, dan kini kami juga menangani sejumlah upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi,” jelas M. Akbar Yahya, Jumat (13/12/2024).

Memasuki 2024, jumlah kasus yang ditangani meningkat dengan dua penyelidikan, tiga penyidikan, empat pra-penuntutan, dan tiga penuntutan. Dari sisi pengembalian kerugian negara, Kejari mencatat lonjakan signifikan dari Rp91 juta pada 2023 menjadi Rp439,6 juta pada 2024.

“Terdapat peningkatan pengembalian kerugian negara yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadi bukti nyata dari efektivitas penindakan kami,” imbuhnya.

Menyadari pentingnya pencegahan, Kejari Trenggalek gencar menjalankan program Kejaksaan Jaga Desa. Program ini berfokus pada pembinaan desa dalam tata kelola keuangan dan aset agar lebih transparan dan akuntabel.

“Kami telah menyelesaikan kunjungan ke seluruh 14 kecamatan di Trenggalek. Desa perlu didampingi untuk memastikan tata kelola keuangan yang baik sebagai fondasi utama pencegahan korupsi,” terang Akbar.

Program ini diharapkan mampu menekan angka korupsi Dana Desa di Trenggalek sekaligus meningkatkan kesadaran perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.(pb/dn)