BPBD Jombang Petakan 5 Kecamatan Rawan Kekeringan dan Kebakaran, Status Siaga Darurat Segera Ditetapkan

Jombang, (afederasi.com) – Memasuki musim kemarau 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang meningkatkan kewaspadaan dini dengan memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami bencana kekeringan dan kebakaran serta lahan.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Jombang Tahun 2024-2028 serta prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebanyak 21 kecamatan di Jombang terdeteksi memiliki potensi kekeringan, sementara 14 kecamatan masuk zona rawan kebakaran dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi.

Gambar 1. Peta Risiko Bencana Kekeringan

Gambar 2. Peta Risiko Bencana Kebakaran dan Lahan

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas, menjabarkan bahwa potensi kekeringan paling kritis teridentifikasi di lima kecamatan, yakni Bareng, Wonosalam, Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan. Adapun potensi kebakaran mengancam empat kecamatan utama, yaitu Wonosalam, Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan.

"Kami telah memetakan wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi. Ini menjadi dasar bagi kami dalam menyusun langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini," ujar Wiku kepada media afederasi.com, Rabu (01/7/2026).

Prediksi BMKG: Musim Kemarau 2026 Lebih Kering dan Lebih Cepat
Berdasarkan Surat Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Nomor: B-48/BNPB/D-II/BP.03.04/05/2026 tanggal 12 Mei 2026, serta prediksi BMKG yang dirilis pada Maret 2026, Wiku memaparkan sejumlah fakta meteorologis yang memengaruhi potensi bencana tahun ini:

  Gambar 3 : Peta Prediksi Musim Kemarau Tahun 2026 di IndonesiaSumber:                   https://www.bmkg.go.id/iklim/prediksi-musim/prediksi-musim-kemarau-tahun-2026-di-indonesia

Gambar 4:  Prediksi Awal Musim Kemarau 2026 ZOM Provinsi Jawa Timur

                                           Gambar 5. Prediksi Puncak Musim Kemarau 2026 ZOM Provinsi Jawa Timur

                                         Gambar : 6. Prediksi Durasi Musim Kemarau 2026 ZOM Provinsi Jawa Timur

1. La Niña Lemah yang berlangsung sejak Oktober 2025 telah berakhir pada Februari 2026, sehingga tidak lagi memberikan pengaruh curah hujan tambahan.

2. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi masuk musim kemarau pada periode April (114 ZOM; 16,3%), Mei (184 ZOM; 26,3%), dan Juni 2026 (163 ZOM; 23,3%), diawali dari wilayah Nusa Tenggara kemudian secara bertahap ke wilayah Indonesia lainnya.

3. Awal musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih awal atau MAJU (325 ZOM; 46,5%) dan SAMA dengan normalnya (173 ZOM; 23,7%).

4. Akumulasi curah hujan pada periode musim kemarau di sebagian besar Indonesia (451 ZOM; 64,5%) diprediksi pada kategori BAWAH NORMAL atau lebih kering dari biasanya.

5. Sebagian besar wilayah Indonesia (429 ZOM; 61,4%) diprediksi mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus 2026.

6.Puncak musim kemarau di Indonesia sebagian besar diprediksi terjadi lebih awal atau MAJU (410 ZOM; 58,7%) dan SAMA dengan normalnya (142 ZOM; 20,3%).

Prakiraan Musim Kemarau Kabupaten Jombang
Berdasarkan pemantauan dan perhitungan yang telah dilakukan BPBD bersama BMKG, prakiraan musim kemarau di Kabupaten Jombang tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Dari data tersebut, Wiku menyimpulkan tiga poin penting:

1. Pada bulan Mei 2026, seluruh wilayah Kabupaten Jombang telah memasuki musim kemarau.

2. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus–September 2026.

3. Musim kemarau diperkirakan berlangsung selama 4 hingga 5 bulan.

"Artinya, kita harus bersiap menghadapi periode kering yang panjang. Puncak kekeringan dan risiko kebakaran akan terjadi pada Agustus-September mendatang," tegas Wiku.

Antisipasi Dini dan Status Siaga Darurat
Meskipun potensi bencana cukup tinggi, Wiku menegaskan bahwa intervensi masif pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan dan Permukiman serta Perumdam Tirta Kencana selama ini telah berhasil menekan kejadian kekeringan secara signifikan.

Bahkan, sejak tahun 2023, Kabupaten Jombang tidak lagi mencatatkan bencana kekeringan berdampak luas. Gangguan distribusi air yang sempat terjadi pada tahun 2024 lalu dipastikan bukan akibat kekeringan, melainkan karena kerusakan teknis pada pompa yang telah diperbaiki.

Sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana yang diperkirakan mencapai puncak pada Agustus-September 2026, BPBD Jombang saat ini tengah mengusulkan penerbitan:

a. Keputusan Bupati Jombang tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran di Kabupaten Jombang;

b. Surat Edaran Bupati Jombang tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran.

"Setelah SK diterbitkan, BPBD akan menyusun surat edaran kesiapsiagaan yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat. Ini penting untuk menyamakan persepsi dan SOP operasi penanggulangan bencana," jelas Wiku.

Kesiapan Personil dan Imbauan Masyarakat
Seluruh personel dan peralatan penanggulangan bencana, termasuk armada pemadam kebakaran, telah disiagakan untuk merespons cepat jika terjadi kebakaran atau krisis air bersih. Koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah disiapkan jika terjadi bencana dengan skala yang melampaui kapasitas daerah.

Kepada masyarakat, BPBD mengimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membakar sampah sembarangan di lahan kering atau hutan. Masyarakat juga diminta untuk rutin memeriksa instalasi listrik guna mencegah korsleting.

"Kesiapsiagaan yang paling utama adalah dari masyarakat itu sendiri, Jika terjadi keadaan darurat, warga dapat segera melapor melalui layanan darurat 112 atau kanal resmi BPBD dan Damkar Jombang."ujar Supervisor Pusdalops BPBD Jombang, Stevie Maria menambahkan.

Dengan langkah-langkah antisipasi yang telah disiapkan, BPBD Jombang berharap potensi bencana kekeringan dan kebakaran tahun 2026 dapat diminimalisir, sehingga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. (san)