Raih WTP ke-13 Berturut-turut, Pemkab Jombang Buktikan Konsistensi Tata Kelola Keuangan

Jombang, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Jombang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur.

Capaian ini bukan sekadar penghargaan, melainkan bukti nyata kepatuhan standar dan konsistensi Pemkab Jombang dalam menjalankan akuntabilitas serta tata kelola keuangan yang transparan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 diserahkan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026).

Dokumen penting ini diterima oleh Bupati Jombang, Warsubi, bersama Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji. Prosesi penyerahan tersebut berlangsung serentak dengan 33 pemerintah kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur.

"Pemeriksaan ini merupakan tugas konstitusional BPK RI untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah," demikian pernyataan resmi dari perwakilan BPK.

Setelah menerima LHP, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Namun, ia dengan tegas mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah sebuah piala prestasi yang membuat jemawa.

"Alhamdulillah, Kabupaten Jombang mampu menjaga konsistensi opini WTP selama 13 kali berturut-turut. Hasil ini sejalan dengan harapan bersama pemerintah dan masyarakat Jombang. Kami sangat bersyukur atas kelancaran proses audit ini," ujar Bupati Warsubi.

Orang nomor satu di Jombang itu juga menekankan bahwa WTP adalah standar kewajiban yang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras yang konsisten, bahkan mutlak untuk terus ditingkatkan.

Bupati Warsubi mengakui bahwa keberhasilan mempertahankan WTP tidak lepas dari sinergi kokoh antara eksekutif dan legislatif. DPRD Jombang dinilai sangat mendukung program kerja kepala daerah, sementara pemerintah daerah selalu membuka ruang bagi legislatif untuk memberikan masukan konstruktif.

"Semoga seluruh kerja keras dan pengabdian kita bersama senantiasa membawa barokah bagi masyarakat Jombang," tuturnya.

Bupati Warsubi berharap capaian ini menjadi pelecut motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Jombang untuk terus memperkuat tata kelola keuangan. Menurutnya, ketertiban anggaran di atas kertas harus bermuara pada dampak nyata di lapangan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Setiap rekomendasi dan hasil evaluasi dari BPK tentu menjadi atensi utama bagi seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk berbenah. Ke depan, kami berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan APBD melalui langkah-langkah efisiensi belanja dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), demi mewujudkan visi besar kita bersama: Jombang yang Maju dan Sejahtera untuk Semua," pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Bupati dalam acara penyerahan tersebut yaitu Sekdakab Jombang Agus Purnomo, Inspektur Abdul Madjid Nindyagung, serta Kepala BPKAD Kabupaten Jombang M. Nashrulloh. (san)