Gubernur Khofifah Serahkan Sertifikat Halal Kepada UKM di Jatim

Gubernur Khofifah Serahkan Sertifikat Halal Kepada UKM di Jatim
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (kiri), menyerahkan sertifikat halal kepada salah satu pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Timur dalam kegiatan Festival Produk Halal Jatim Bangkit di Gedung Bundar Al-Asy’ari Universitas Islam Malang . (ist)

Malang, (afederasi.com) - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan sertifikat halal kepada delapan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Timur dalam kegiatan Festival Produk Halal Jatim Bangkit di Gedung Bundar Al-Asy’ari Universitas Islam Malang (Unisma).

Sertifikat tersebut diberikan kepada UKM, setelah mereka melalui sejumlah proses dan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur.

"Hari ini kita menemukan ISNU Produktif, ISNU yang melayani, dan ISNU yang menjawab persoalan ummat. Ini adalah Format yang kita harapkan. Bagaimana anfa'uhum linnas ada di dalam ekonomi produktif. Mudah-mudahan ini bagian dari penguatan perwujudan nahdlatut tujjar atau kebangkitan pedagang," ujar Gubernur Khofifah.

Khofifah melanjutkan, apa yang telah dilakukan ISNU Jatim dalam melalukan pendampingan fasilitasi produk halal kepada UKM terutama konektivitas dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), menjadi bagian yang sangat penting.

Namun menurutnya, untuk membangun digital ekosistem UMKM, maka harus ditambah konektivitasnya, yaitu selain mendapat sertifikasi halal, juga melakukan pendampingan pelaku UMKM menuju ranah digital.

"Kalo melihat prediksi Jack Ma tahun 2030, sebanyak 99 persen UMKM dunia akan berjalan secara online. Selain itu, UMKM dunia tahun 2030 juga 85 persen akan berjalan melalui platform e-commerce. Jadi PR berikutnya adalah bagaimana digitalisasi UMKM dan menyiapkan platform," katanya.

Sementara itu, jika melihat skala ekonomi negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam, maka kata gubenur, sebaiknya ISNU Jatim sudah mulai menyiapkan pemetaan. Apalagi, jaminan halal saat ini sudah diakui oleh WTO (World Trade Organization) yang artinya betapa peran ISNU Jatim dengan menyiapkan pendampingan produk halal merupakan program yang luar biasa.

"Oleh karena itu, bahwa apa yang dilakukan ISNU Jatim dengan menyiapkan pendamping PPH bisa menjadi referensi provins-provinsi lain di Indonesia," terangnya.

Ketua PP ISNU Pusat, Ali Masykur Musa, mengatakan, dengan disiapkannya kader-kader PPH melalui ISNU Jatim diharapkan dapat mempermudah akses sertifikasi halal bagi para pelaku usaha mikro dan usaha kecil di Jawa Timur.

Menurut Ali, tren dunia saat ini adalah perubahan dari ekonomi konvensional menuju ekonomi syariah. Maka menurutnya, Indonesia harus mempersiapkan untuk dapat menjadi pemain utama dalam pasar ekonomi syariah dunia, bukan hanya menjadi konsumen dalam industri halalnya. (dn)