Pemkab Jombang Mulai Musrenbang RKPD 2027, Fokus pada Industri dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Jombang, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten Jombang secara resmi menggelar rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara pembukaan dipimpin langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si, di Aula Pendopo Kecamatan Peterongan, Rabu (4/2/2026).

Forum strategis yang mempertemukan delegasi dari lima kecamatan percontohan ini mengusung tema “Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer”, dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan.

Dalam arahannya, Bupati Warsubi menekankan bahwa Musrenbang menjadi instrumen krusial untuk menyelaraskan usulan desa dengan prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Strategi pembangunan tahun 2027 akan menjadikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai fondasi yang terintegrasi dengan industri pengolahan dan pasar digital.

"Seluruh program harus terintegrasi untuk mendukung kualitas hidup rakyat, sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045," tegas Bupati Warsubi.

Transformasi Kebijakan: Prioritas Kecamatan dan Desa Mantra
Sebagai bentuk transformasi, Bupati mengumumkan dua kebijakan baru:

Prioritas Kecamatan: Setiap kecamatan mendapat alokasi tetap untuk peningkatan jalan kabupaten sebesar Rp1 Miliar dan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp200 Juta.

Program Desa Mantra (Desa Maju dan Sejahtera): Mempercepat kemandirian ekonomi dengan meningkatkan target kewirausahaan dari satu menjadi tiga wirausaha baru per dusun. Setiap calon wirausaha akan mendapat stimulan modal sebesar Rp5 juta untuk usaha mikro produktif.

"Fokus kita adalah menciptakan lapangan kerja berkelanjutan dari akar rumput," ujar Warsubi, seraya menyebut penurunan angka pengangguran dari 28.700 jiwa (2024) menjadi 25.600 jiwa (2025).

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, S.Ag., menyatakan bahwa usulan 2027 akan dikonsentrasikan pada infrastruktur jalan dan PJU. Selain itu, sebagai respon arahan presiden, Jombang akan memperkuat Bank Sampah hingga tingkat RT dengan alokasi Rp3,2 juta per RT.

"Desa akan bertindak sebagai koordinator sehingga sampah tidak hanya terkelola, tapi juga memiliki nilai ekonomi," jelas Hadi Atmaji.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Jombang, Hartono, S.Sos., M.M., memastikan seluruh usulan telah terintegrasi dalam sistem. Meski menghadapi tantangan penurunan kapasitas fiskal, Pemkab berkomitmen menjaga pemerataan.

"Kami tetap mensimulasikan alokasi rata-rata Rp1,2 miliar per kecamatan agar pembangunan berjalan adil dan sesuai skala prioritas," pungkas Hartono.

Kegiatan Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan dapat memperkuat peran kecamatan sebagai simpul pembangunan untuk mewujudkan visi “Jombang yang Maju dan Sejahtera untuk Semua”. (san).