Anggota DPR RI Gus An'im, Dua Perkara Jadi Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025

Tulungagung, (afederasi.com) - Pelaksanaan ibadah haji Tahun 2025 bakal dievaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Diantaranya yang menjadi evaluasi serius adalah terpisahnya anggota keluarga dengan yang laina dan menagemen transportasi utamanya ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Hal itu diungkapkan oleh anggota DPR RI, An'im Falachuddin Mahrus disela-sela sosialisasi Program Literasi Keuangan Haji yang diselenggarakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Crown Victoria Hotel Jl. Supriadi No.41, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (7/6/2025).

Gus An'im, panggilan akrab An'im Falachuddin Mahrus menjelaskan pelaksaan ibadah haji Tahun 2025 dinilai masih amburadul. Yang paling fatal adalah terpisanya antara suami-istri, lansia dengan pendampingnya, anggota Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dengan pembimbingnya dan kloternya. 

"Kita bayangkan berapa rekosonya (beratnya-red) terpisah dengan anggota keluarga dan sedang berapa di negeri orang,"ujar Gus An'im, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jatim itu. 

Menurutnya di negara Arab Saudi cuaca sangat panas sekali. Bisa dibayangkan seorang lansia terpisah dengan pendampignya. Belum lagi dalam ibadah haji membutuhkan fisik yang kuat dan berbaur dengan jutaan orang dari berbagai negara sedunia. 

Selain masalah anggota keluarga terpisah, lanjut Gus An'im terkait dengan transportasi pulang pergi ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dalam puncak haji ini banyak jemaah haji Indonesia yang jalan kaki karena tidak terangkut oleh bus yang disediakan oleh Syarikah. Syarikah itu perusahaan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyediakan layanan bagi jemaah haji, termasuk akomodasi, transportasi, dan fasilitas lainnya.

Informasi yang dihimpun Gus An'im. Penyebab banyak jemaah haji yang jalan kaki karena Syarikah yang seharusnya menyediakan 10 armada bus, ternyata di lapangan hanya 3 armada. 

"Dua hal tersebut yang jadi evaluasi khusus. Soal catering atau keterlambatan makan atau makanan yang kurang matang bisa dicarikan solusi lebih cepat,"ujar Gus An'im, politisi asal PKB itu.

Gus An'im menjelaskan amburadulnya pelaksanaan ibadah haji 2025 tidak serta-merta menyalahkan Kemenag RI dan  BPKH saja, melainkan ada hubunganya dengan kebijakan Kerajaan Arab Saudi. Oleh karena itu, dia bersama dengan anggota Komisi VIII DPR RI lainya akan mengevaluasi secara detil supaya pelaksanaan jemaah haji tahun depan lebih baik. Terkait dengan kebijakan itu yang bisa melakukan negoisasi antar kepala negara. Setingkat kementrian saja tidak cukup. 

Seperti diketahui, sosialisasi program literasi keuangan haji tersebut menghadirkan tiga narasumber. Mereka adalah Amri Yusuf (BPKH), An'im Falachuddin (Anggota DPR RI/pengawas BPKH dan pelaksanaan haji 2025) dan H. Bagus Ahmadi (Ketua Tanfidiyah PCNU Tulungagung). Acara tersebut dihadiri oleh DPC PKB, Muslimat, Fatayat, GP ANSOR, Himasal (Himpunan alumni Santri Lirboyo), KBIHU Tulungagung, Calon Jamaah Haji, Perguruan Tinggi dan pondok pesantren. 

Amri Yusuf, anggota Badan Pelaksana BPKH periode 2022–2027 ahli di bidang akuntansi, manajemen keuangan, dan tata kelola perusahaan mengatakan pihaknya akan menelah lebih jauh soal perubahan jumlah Syarikah yang semua 1 tahun 2024 dan sekarang menjadi 8 Syarikah. Menurutnya terpisahkan anggota keluarga jamaah haji dan lainya itu disebabkan karena setiap syarikah membagi jemaaah haji Indonesia berdasarkan visa yang masuk terlebih dahulu. Sementara pengurusan visa sangat dekat dengan pemberangkatan. 

"Tahun depan, masalah ini akan menjadi perhatian khsusus. Mungkin Syarikahnya dikurangi menjadi 2 atau ada sekema lainya,"ujar Amri Yusuf.

Dijelaskan Penambahan Syarikah yang juga dicampur dengan negara lain menjadi kurang efektif dan maksimal dalam pelayanan haji. BPKH memang mengakui kurang detil soal pembagian jemaah ke masing-masing Syarikah. Apalagi dalam pengurusan visa. Misalnya yang mengurus bisa satu rombongan 300 orang, ternyata yang batal 50 orang. Sementara input data Syarikah berdasarkan visa. Nah ini salah satu penyebeb terpisahnya jemaah haji dari keluarga, kloter dan lainya.

Disinggung soal keterlambatan makananan atau tidak sampainya makanan kepada jemaah haji?. Amri Yusuf menegaskan pihaknya sudah menyiapkan catering secara optimal, sekitar 15 katering yang melayani jemaaah haji Indonesia. Akan tetapi ada dua pihak catering yang tidak menyelesaikan tugasnya hingga kontrak akhir. Nah ini yang menyebabkan terlambatnya makanan. Meskipun demikian, jemaah yang tidak mendapakan makanan langsung diganti. 

"Layanan catering sudah maksimal. Ada trobel sedikit sangat wajar dan kami menggantinya bagi jemaah yang tdiak mendapatkan makanan,"tegasnya.

Targetkan Biaya Haji Indonesia Lebih Murah dari Malaysia

Meski Biaya Haji tahun ini sudah turun Rp 4 juta, Presiden Prabowo Subianto tetap menyuarakan ambisinya. Dalam peresmian Terminal Haji dan Umrah 2F Bandara Soekarno-Hatta, ia meminta agar Biaya Haji Indonesia dikaji ulang agar bisa lebih murah dari Malaysia.

Menurut Prabowo, penghematan yang dilakukan pemerintah adalah langkah awal, tapi belum cukup. Ia menekankan, Biaya Haji harus ditekan lebih jauh dengan kerja kolaboratif lintas kementerian, termasuk Kementerian Agama dan Badan Urusan Haji. Ia bahkan menugaskan penasihat khusus presiden untuk turut mencari terobosan.

Tahun ini, Biaya Haji ditetapkan sebesar Rp 89,4 juta per jemaah, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 93,4 juta. Penurunan ini disebut hasil dari efisiensi anggaran, termasuk dalam pengadaan akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Namun bagi Prabowo, angka itu belum ideal sebagai Biaya Haji untuk negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Desakan untuk menurunkan Biaya Haji lebih lanjut juga didorong oleh perbandingan dengan Malaysia. Negara tetangga itu menetapkan Biaya Haji sekitar Rp 130 juta, tetapi memiliki skema subsidi bertingkat yang membuat jemaah miskin hanya membayar sekitar Rp 58 juta. Prabowo menyatakan, Indonesia harus belajar dan menyesuaikan.

Di Indonesia, Biaya Haji dibagi menjadi dua komponen: Bipih (yang dibayar jemaah) sebesar Rp 55,4 juta, dan sisanya ditanggung melalui nilai manfaat yang dikelola BPKH. Struktur ini dianggap adil karena Biaya Haji tidak dibebankan seluruhnya pada jemaah. Namun, sistemnya belum menyasar perbedaan kelas ekonomi seperti di Malaysia.

Komponen utama Biaya Haji meliputi akomodasi di Arab Saudi, konsumsi selama ibadah, transportasi lokal, dan layanan di Arafah, Muzdalifah, serta Mina. Selain itu, biaya penerbangan, asuransi, dan pembinaan jemaah termasuk dalam rincian yang dialokasikan pemerintah.

Sementara di dalam negeri, Biaya Haji mencakup pelatihan manasik, pemeriksaan kesehatan, transportasi ke embarkasi, hingga pengurusan visa dan dokumen perjalanan. Fasilitas ini diberikan kepada seluruh jemaah tanpa memperhitungkan tingkat penghasilan, sehingga Biaya Haji menjadi skema subsidi rata.

Sebaliknya, Malaysia menggunakan pendekatan berbasis pendapatan. Jemaah dari kelompok B40 (berpenghasilan rendah) hanya membayar sekitar Rp 58 juta, karena mendapat subsidi besar dari lembaga Tabung Haji. Sedangkan golongan T20 (berpenghasilan tinggi) membayar penuh tanpa bantuan, menjadikan Biaya Haji lebih tepat sasaran.

Prabowo melihat sistem Malaysia sebagai model yang mungkin bisa diadaptasi. Ia mendorong agar Biaya Haji di Indonesia bukan hanya rendah secara angka, tapi juga adil secara sosial. “Kita harus jadi negara dengan Biaya Haji termurah dan pelayanan terbaik,” tegasnya.

Kini, tantangan pemerintah bukan hanya memangkas angka, tetapi juga memperbaiki sistem pembiayaan. Dengan pembenahan menyeluruh, harapannya Biaya Haji bisa menjadi instrumen pelayanan publik yang efisien sekaligus berkeadilan sosial.  (Jb)