Pada Forum DPR RI, Mas Rio Desak Pusat Jadikan Variabel Bencana sebagai Penentu Transfer Keuangan Daerah

Situbondo, (afederasi.com) – Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, yang akrab disapa Mas Rio, membawa misi strategis ke panggung nasional demi memperjuangkan keadilan anggaran bagi daerah rawan bencana.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan pada Selasa (3/2/2026), Mas Rio secara lugas mendorong agar faktor kebencanaan ditetapkan sebagai variabel utama dalam skema Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Langkah diplomasi fiskal ini diambil menyusul beban berat yang harus dipikul daerah akibat bencana alam yang kerap datang tak terduga. Mas Rio menilai, skema TKD saat ini belum sepenuhnya mencerminkan realitas kebutuhan daerah yang harus mengalokasikan dana besar untuk pemulihan infrastruktur dan ekonomi pascabencana.

“Bencana bukan hanya persoalan alam, tetapi juga berdampak langsung terhadap fiskal daerah dan keberlanjutan pembangunan,” tegas Mas Rio dalam paparannya di hadapan para pengambil kebijakan pusat.

Ia menjelaskan bahwa banjir bandang yang melanda Situbondo telah mengakibatkan kerusakan masif pada infrastruktur dan lahan pertanian, hingga melumpuhkan urat nadi ekonomi warga.

Kondisi darurat tersebut memaksa Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan realokasi anggaran dalam skala signifikan, yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan pelayanan publik lainnya.

Mas Rio berpendapat bahwa tanpa dukungan fiskal yang adaptif dari pusat, daerah akan selalu kesulitan dalam menjaga ritme pembangunan.

“Kalau fiskal daerah terganggu, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat. Pemulihan ekonomi pascabencana tidak bisa ditunda,” tegasnya. 

Lebih jauh, ia mengajak pemerintah pusat untuk mengubah paradigma dalam memandang bencana, yakni sebagai isu struktural dan bukan lagi sekadar kejadian insidental.

Hal ini penting agar kebijakan transfer keuangan menjadi lebih sensitif terhadap risiko perubahan iklim yang kian ekstrem.

Dengan menempatkan bencana sebagai variabel utama, maka akan tercipta keadilan bagi daerah yang membutuhkan afirmasi anggaran agar tidak tertinggal dalam pembangunan.

“Usulan tersebut mendapat perhatian dari anggota Komisi XI DPR RI dan perwakilan Kementerian Keuangan. Berbagai masukan dari pemerintah daerah dicatat sebagai bahan evaluasi kebijakan fiskal ke depan,” ungkapnya setelah mengikuti pertemuan tersebut.

Menutup keterangannya, Mas Rio berharap aspirasi yang ia sebut sebagai "suara dari hilir" ini benar-benar menjadi pertimbangan serius dalam perumusan kebijakan nasional.

Ia optimistis kolaborasi antara pusat dan daerah akan melahirkan sistem keuangan yang lebih responsif dan berpihak pada kesejahteraan warga, terutama mereka yang bermukim di daerah terdampak bencana.(vya/dn)