Mandiri Fiskal, Bupati Trenggalek Lirik Obligasi Daerah Jadi Solusi Pembangunan

Surabaya, (afederasi.com)– Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menghadiri Sarasehan Nasional yang digelar MPR RI di Hall Hotel Wyndham Surabaya, Kamis (5/2/2026). Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi daerah untuk mengeksplorasi obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan inovatif demi lepas dari ketergantungan dana pusat.

Tren pengurangan dana Transfer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menuntut kreativitas tinggi dari kepala daerah. Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, daerah harus mulai beradaptasi dengan kebijakan fiskal yang lebih mandiri.

"Kita sudah 25 tahun menjalankan otonomi daerah, namun ketergantungan pada pusat masih sangat kuat. Sudah saatnya daerah menyiapkan alternatif pembiayaan agar pembangunan tidak mandek," ujar Mekeng dalam sambutannya.

Mekeng menilai, obligasi daerah memiliki potensi dana jangka panjang yang sangat besar, asalkan didukung dengan payung hukum yang kokoh. Hal ini diharapkan menjadi "napas baru" bagi daerah yang selama ini mengalami tekanan anggaran akibat pemotongan TKD.

Menanggapi wacana tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Edy Soeprianto, menyatakan bahwa Pemkab Trenggalek mulai melirik skema creative financing ini sebagai solusi konkret.

"Ini adalah bentuk kreativitas pembiayaan. Kami sedang mempelajari kemungkinan implementasi obligasi daerah di Trenggalek untuk menutup celah keterbatasan kemampuan keuangan daerah," ungkap Edy usai mendampingi Bupati Arifin dan Ketua DPRD Trenggalek dalam acara tersebut.

Meski berpotensi besar, Edy menekankan bahwa kunci keberhasilan obligasi daerah terletak pada kepercayaan publik (public trust). Menurutnya, masyarakat hanya akan berinvestasi jika pemerintah daerah mampu menunjukkan kinerja dan tata kelola keuangan yang transparan.

"Sebenarnya sangat memungkinkan, namun perlu ada perubahan mindset dari penyelenggara negara di daerah. Jika publik percaya dengan kinerja kita, mereka tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam obligasi daerah ini," pungkasnya.

Hadirnya jajaran pimpinan mulai dari Bupati, Ketua DPRD, hingga Kepala Baperida dalam sarasehan ini menunjukkan sinyal kuat bahwa Trenggalek serius dalam mengupayakan kemandirian fiskal demi keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan layanan publik.(pb/dn)