Tingkat Realisasi PAD Memperihatinkan, OPD di Situbondo Ajukan Penyesuaian Target

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama-sama mengambil langkah drastis untuk mengatasi kegagalan dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini

Alifia RM

29 Sep 2023 - 18:34

Tingkat Realisasi PAD Memperihatinkan, OPD di Situbondo Ajukan Penyesuaian Target

Anggota badan anggaran (Bangar) DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda (alifia rahma/afederasi.com)

Situbondo, (afederasi.com) - Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama-sama mengambil langkah drastis untuk mengatasi kegagalan dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini. Upaya ini diambil setelah realisasi PAD pada tahun 2023 ternyata jauh dari target awal yang ditetapkan.

Lima OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dinilai tidak berhasil mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Saat memasuki penghujung triwulan ketiga, realisasi PAD di kelima OPD tersebut masih di bawah 50 persen dari target yang telah ditetapkan.

Diantara OPD yang terdampak, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) hanya mampu merealisasikan 23,13 persen dari targetnya sebesar Rp5.208.419.030, dengan pencapaian sebesar Rp1.204.605.775.

\Demikian pula, DPMPTSP hanya mencapai 34,56 persen dari target Rp1.411.715.000, dengan realisasi Rp487.873.270.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) juga mengalami kesulitan, dengan pencapaian sebesar 35,01 persen dari target Rp5.065.050.000, sedangkan Dinas Perhubungan (Dishub) mencapai 37,78 persen dari target Rp7.509.899.800.

Terakhir, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berhasil merealisasikan 39,40 persen dari targetnya sebesar Rp21.804.435.034.

Anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Situbondo, Janur Sasra Ananda, menjelaskan bahwa mereka telah memutuskan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki potensi-potensi PAD di OPD yang mengajukan penyesuaian target PAD ini.

"Penyesuaian terhadap PAD harus memiliki alasan yang kuat dan logis. Hal ini bisa termasuk masalah regulasi yang mungkin menghambat pencapaian target, atau mungkin ada kendala-kendala lapangan yang memengaruhi realisasi PAD. Oleh karena itu, di forum Banggar, kami sepakat untuk mengusulkan pembentukan Pansus, yang akhirnya juga disetujui oleh forum tersebut," ujarnya pada Jumat (29/9/2023).

Janur juga menjelaskan bahwa keputusan untuk membentuk Pansus diambil karena Pansus memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menyelidiki masalah ini. Mengingat waktu yang tersisa sangat terbatas, ia menyatakan bahwa rekomendasi dari Pansus akan diterapkan pada tahun 2024.

"Pansus ini melibatkan berbagai komisi, masing-masing mewakili fraksi-fraksi, sehingga kewenangannya lebih luas. Mengingat waktu yang sangat terbatas, karena paripurna akan segera dilaksanakan, maka rekomendasi dari Pansus ini akan diterapkan pada tahun yang akan datang," tambahnya.

Dengan pembentukan Pansus ini, diharapkan masalah yang menghambat pencapaian target PAD di Situbondo dapat segera diatasi, dan langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil untuk menggenjot pendapatan daerah dalam beberapa tahun mendatang.(vya/dn)