Puluhan Warga Karangrejo Gresik Diduga Jadi Korban Pemotongan Bansos Oknum Agen BNI

Gresik, (afederasi.com) – Dugaan pemotongan dana bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) mencuat di Kabupaten Gresik. Sejumlah warga miskin penerima manfaat di Desa Karangrejo, Kecamatan Ujungpangkah mengaku dana bansos yang seharusnya mereka terima utuh diduga dipotong oleh oknum Agen 46 BNI berinisial DP.

Tak tanggung-tanggung, praktik tersebut diduga telah berlangsung selama dua hingga tiga tahun, dengan nilai potongan yang bervariasi mulai Rp150 ribu hingga jutaan rupiah.

Bantuan yang diduga dipotong meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLTS), hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Berdasarkan penelusuran di lapangan, modus yang diduga digunakan adalah memindahkan saldo rekening milik penerima bantuan ke rekening pribadi oknum agen ketika warga datang untuk mengecek saldo atau mencairkan bantuan.

Salah satu warga berinisial NS, warga Desa Karangrejo, mengaku sempat tidak menerima bansos sama sekali selama tahun 2024, meski dirinya masih terdaftar sebagai penerima manfaat aktif.

“Tahun 2024 itu saya tidak menerima bansos sama sekali. Baru tahun 2025 saya menerima lagi, dua kali pencairan masing-masing Rp600 ribu, lalu kemarin cair lagi Rp400 ribu,” ujarnya.

Menurutnya, jika dihitung keseluruhan, dana bansos yang tidak ia terima selama tahun 2024 mencapai Rp6,4 juta.

“Totalnya Rp6.400.000. Itu dari PKH, BLTS, dan BPNT. Biasanya setiap tahun saya menerima bantuan itu, tapi pada tahun 2024 tidak cair sama sekali,” terangnya.

Hal serupa dialami warga lain berinisial AD. Ia mengaku baru menyadari adanya selisih dana bansos setelah memindahkan pencairan ke agen lain.

“Saya baru tahu kemarin-kemarin ketika pindah agen. Kok nominal yang saya terima malah lebih banyak. Padahal dulu kalau mencairkan di agen sebelumnya hampir separuhnya,” katanya.

Setelah menghitung ulang bantuan yang ia terima selama beberapa tahun terakhir, AD menemukan adanya selisih dana hingga jutaan rupiah.

“Saya hitung selama tiga tahun, memang ada selisih jutaan rupiah,” tambahnya.

Dugaan pemotongan bansos ini kini menjadi perhatian Komisi IV DPRD Gresik. Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad Zaifuddin mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari warga dan langsung turun ke lokasi untuk menelusuri kasus tersebut.

“Benar, beberapa waktu lalu kami turun dan memanggil pihak-pihak terkait di balai desa untuk klarifikasi,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Zaifuddin menegaskan pihaknya akan memanggil kembali seluruh pihak terkait, termasuk BNI sebagai bank Himbara penyalur bansos.

“Nanti setelah hari raya kami undang kembali sebagai tindak lanjut. Ini akan diselesaikan bersama pihak agen,” jelas politisi muda tersebut.

Berdasarkan data sementara, sekitar 24 keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Karangrejo diduga menjadi korban praktik pemotongan bansos ini. Total kerugian warga diperkirakan mencapai Rp70 juta.

Hingga berita ini ditayangkan, oknum Agen 46 BNI berinisial DP belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

Warga berharap pemerintah daerah, dinas sosial, hingga aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut kasus ini secara tuntas.

Sebab bagi mereka, bansos bukan sekadar bantuan, melainkan hak yang sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi.(frd)