Puluhan Massa GMBI Minta KPK Turun Usut Proyek Strategis di Kabupaten Madiun

Madiun, (afederasi.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyelidiki potensi korupsi dibalik proyek-proyek strategis di Kabupaten Madiun. Salah satunya di RSUD Dolopo. Hal itu disampaikan Ketua Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Madiun Raya Bambang Sugeng Widodo saat aksi damai di simpang empat Dumpil, depan Pendopo Ronggo Djoemeno Kabupaten Madiun, Jumat (7/6/2024).
  
"Kami percaya KPK tidak ragu melakukan penindakan jika memang ada indikasi penyimpangan dalam proyek tersebut," kata Koordinator aksi Bambang Sugeng Widodo sekaligus Ketua GMBI Madiun saat di konfirmasi wartawan Afederasi. 

GMBI juga meminta lembaga antirasuah turun tangan mengawasi dan menyelidiki rekam jejak, harta kekayaan dan pendanaan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang maju Pilkada 2024. Dan untuk calon peserta Pilkada memberikan laporan harta kekayaan secara jujur. Menurutnya, sekecil apapun peluang terjadinya korupsi di Pilkada 2024 harus diantisipasi.

"Seruan moral kami ini demi terciptanya sistem demokrasi yang sehat, Pemerintah Kabupaten Madiun kedepan lebih bersih,  beretika dan bebas dari korupsi," ujarnya.
 
Sisi lain, GMBI berharap Presiden RI Joko Widodo dan jajarannya bersikap tegas terhadap penyelenggara negara yang melanggar netralitas pada Pilkada 2024. 

Secara khusus massa mengingatkan masyarakat lebih cerdas dengan memilih calon pemimpin yang punya kualitas moral dan integritas yang baik. "Pilkada yang berintegritas melahirkan pemimpin yang bersih dari korupsi, amanah dan memberi kesejahteraan bagi rakyatnya," tandasnya. 

Massa tak sekadar menggelar aksi. Mereka juga mengirim surat aspirasinya kepada KPK dan Presiden RI melalui pos di Kantor Pos Caruban. (hen)