Bupati Kediri : Tak Ada Kata Maaf Bagi Koruptor di Jajarannya

Bupati Kediri : Tak Ada Kata Maaf Bagi Koruptor di Jajarannya
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jawa Timur bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Grahadi Surabaya. (foto : Pemkab Kediri).

Kediri, (afederasi.com) - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan kembali kepada jajaran di pemerintahan kabupaten untuk tidak melakukan praktik korupsi. Jika dikemudian hari diketahui, Mas Dhito mengaku tak segan untuk langsung menindak tegas. 

"Jika ada kepala SKPD, staf, hingga kepala desa yang terbukti melakukan korupsi ataupun penyelewengan, maka tidak ada kata maaf," tegasnya, Sabtu (17/9/2022).

Dhito menjelaskan, untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan Pemkab Kediri, pihaknya telah menerapkan beberapa langkah strategis. Diantaranya yakni penerapan Transaksi Non Tunai (TNT) dalam setiap pembayaran. 

"Transaksi di atas satu juta rupiah diwajibkan non tunai. Jadi tidak boleh cash," ucapnya. 

TNT ini juga telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kediri Nomor 23 Tahun 2021. Menurutnya hal ini dapat meminimalisir terjadinya praktik korupsi. Di samping itu juga untuk mewujudkan tertib administrasi serta pengelolaan kas daerah. 

"Saya mewanti-wanti kepada para jajaran untuk tidak melakukan praktek korupsi ataupun penyelewengan, termasuk jual beli jabatan. Jika hal ini terbukti, maka saya tak segan untuk memberikan sanksi tegas," jelasnya. 

Pihaknya menambahkan seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga apa yang menjadi tujuan negara akan terwujud dengan lingkungan pemerintahan yang bersih. 

"APBD itu tidak boleh ada program kegiatan yang tidak menyasar kesejahteraan rakyat. Setiap rupiah yang ada pada APBD harus dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat," tambahnya.(sya/dn)