6.836 Rumah Miskin Di Banyuwangi Bebas Pajak Bumi Bangunan 2026

Banyuwangi, (afederasi.com) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menunjukkan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Mulai tahun anggaran 2026, sebanyak 6.836 rumah tangga miskin resmi dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, secara resmi mengumumkan kebijakan ini dalam acara High Level Meeting Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan.

"Ada 6.000 lebih rumah warga miskin yang akan kita gratiskan PBB-nya tahun ini. Semoga ini bisa mengurangi beban mereka," ujar Ipuk.

Yang membedakan kebijakan ini dari program pembebasan PBB di daerah lain adalah basis data yang presisi. Pemkab Banyuwangi tidak menggunakan data usulan subjektif, melainkan merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Samsudin, menjelaskan bahwa penerima manfaat adalah warga yang masuk dalam Desil 1 (sangat miskin) hingga Desil 4 (hampir miskin) dalam DTSEN.

"Data bisa kita lihat di DTSEN. Otomatis akan terdeteksi siapa yang berada di desil 1-4 dan berhak untuk mendapatkan pembebasan PBB," ujarnya. 

Samsudin menegaskan bahwa DTSEN bersifat dinamis dan terintegrasi secara nasional. Artinya, jika kondisi ekonomi warga membaik dan keluar dari desil 1-4, maka status pembebasan akan otomatis ditinjau ulang.

Meskipun berbasis data nasional, Pemkab tidak serta merta menerima data secara mentah. Bapenda bersama pemerintah desa dan kelurahan tetap melakukan verifikasi dan validasi lapangan secara ketat.

"Jika ternyata ditemukan warga yang tidak layak menerima, akan segera dilaporkan kepada Bapenda untuk dibatalkan. Sebaliknya, jika ditemukan warga miskin baru yang belum terdata, bisa langsung diusulkan," tegas Samsudin. (Ron)