Menteri PPPA Tinjau Sekolah Rakyat dan UPTD Jombang

Jombang, (afederasi.com) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi, melaksanakan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 8 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Jumat (3/4/2026) siang. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung layanan pendidikan berbasis masyarakat serta sistem perlindungan bagi perempuan dan anak di daerah tersebut.

Dalam kunjungannya, Menteri Arifah beserta rombongan menuju ke Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 8 yang berada di Kecamatan Mojoagung. Ia didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, S.H., M.Si.

Peninjauan ini dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pendidikan yang terintegrasi dengan upaya perlindungan anak. Model Sekolah Rakyat Terintegrasi dinilai tidak hanya fokus pada akses pendidikan, tetapi juga pada penguatan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak.

"Saya lihat anak-anak bahagia sekali, sebab Sekolah Rakyat membangkitkan cita-cita mereka yang tadinya tidak bisa menempuh pendidikan. Dengan Sekolah Rakyat ini, mereka bisa bermimpi setinggi-tingginya," jelas Menteri Arifah di hadapan para guru dan siswa.

Ia juga berpesan kepada para pelajar untuk menikmati proses belajar dan terus menanamkan cita-cita setinggi mungkin karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

Sekdakab Jombang, Agus Purnomo, juga menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang mendalam kepada para Guru Asuh Sekolah Rakyat Terintegrasi 8.

"Panjenengan semua telah berperan nyata dalam membentuk siswa-siswi Sekolah Rakyat menjadi pribadi yang berkarakter, berintegritas, menjunjung tinggi kejujuran, serta memiliki tanggung jawab moral yang kuat. Dengan dedikasi, ketulusan, dan kerja keras yang luar biasa, panjenengan telah menuntun mereka menuju masa depan yang lebih baik," tuturnya.

Tinjauan UPTD PPA Jombang dan Penanganan Kasus Kekerasan
Setelah mengunjungi sekolah, Menteri PPPA melanjutkan agenda ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jombang. Di sini, ia mencermati mekanisme layanan, penanganan kasus, serta kesiapan sumber daya manusia dalam memberikan perlindungan.

"UPTD ini menjadi ujung tombak Kabupaten dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak," tutur Menteri Arifah.

Ia memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Jombang karena dinilai telah menangani kasus kekerasan terhadap anak dengan sangat baik.

"Kasus penanganan kekerasan di Jombang sangat baik. Ada korban yang periksa ke dokter difasilitasi layanan antar jemput setiap periksa. Korban juga berterima kasih kepada Pemkab Jombang atas fasilitas yang diberikan, dan kasusnya sudah tertangani dengan baik dan cepat," ungkapnya.

Menteri Arifah juga menghimbau agar Pemkab Jombang terus meningkatkan sosialisasi pencegahan kekerasan. Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor melalui hotline resmi Kementerian PPPA.

"Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mengadu tindak kekerasan bagi perempuan dan anak melalui Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) melalui telepon 129," jelasnya.

Pihaknya menekankan pentingnya edukasi kepada anak-anak agar lebih waspada, misalnya dengan mengenalkan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Target Pilot Project
Mengakhiri kunjungannya, Menteri Arifah mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Polres, dan seluruh pihak terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan.

"Saya ingin UPTD ini dibantu semua pihak, supaya fungsinya semakin maksimal. Kita berharap pencegahan dapat dilakukan dengan baik. Saya yakin Jombang bisa menjadi pilot project penanganan kasus perlindungan anak dan perempuan secara maksimal," tegasnya.

Ia juga berterima kasih kepada UPTD PPA Jombang yang telah mengupdate aplikasi SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) ke versi terbaru, sehingga penanganan kasus dapat dilaksanakan secara terintegrasi.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam meningkatkan kualitas layanan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang. (san)