Wapres Maaruf Amin Berikan Penghargaan pada Ratusan Pemda berstatus UHC

Banyuwangi, (afederasi.com) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota pendukung program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Program JKN-KIS ini merupakan program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN.

Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.

Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.

Namun, Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus diimbangi dengan setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan.

BPJS Kesehatan juga mendukung upaya Pemerintah dalam hal menyesuaikan tarif layanan fasilitas kesehatan, melalui Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 yang mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan dan perbaikan anomali struktur tarif lama.

Aturan ini mendorong penguatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Titus Sri Hardianto mengatakan, bahwa saat ini pihaknya masih berusaha untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo agar bisa mencapai UHC, hal itu tentunya agar seluruh warga masyarakat bisa terjamin kesehatannnya.

Untuk cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Banyuwangi berada diangka 67.33 persen atau 1.179.857 jiwa dari total 1.752.340 jiwa sehingga masih ada 572.483 jiwa yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.

Sedangkan untuk Kabupaten Situbondo berada diangka 82.66 persen atau 551.372 jiwa dari total 667.036 jiwa sehingga masih ada 115.664 jiwa yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.

“Kami menaungi Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo dan UHC ini menjadi tugas besar bagi kita semua. Saya yakin pemerintah daerah bisa lebih fokus untuk penjaminan kesehatan warganya karena kesehatan itu menjadi modal penting dalam kemajuan suatu daerah,” ujarnya.

Titus yakin bahwa kedua kabupaten ini bisa mencapai UHC secepatnya dan bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya yang sudah meraih UHC.

“Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, saya yakin UHC ini bisa tercapai dan tentunya seluruh warga masyarakat Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo bisa terjamin kesehatannya,” pungkasnya. (ron)