Upah Guru Madrasah Diniyah di Tulungagung Jauh dari Layak, Pemkab Diminta Tambah Anggaran

Tulungagung, (afederasi.com) – Upah yang diterima guru Madrasah Diniyah (Madin) di Kabupaten Tulungagung masih jauh dari kata layak. Minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah membuat kesejahteraan mereka terabaikan.

Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Tulungagung, Muhamad Makrus Manan, mengungkapkan bahwa hingga kini gaji para guru Madin masih sangat rendah.

"Jumlah guru Madin di Tulungagung mencapai 6.000 orang, tetapi alokasi anggaran yang tersedia hanya Rp 1,3 miliar," ujar Makrus, Senin (17/2/2025).

Dari anggaran tersebut, hanya 4.000 guru Madin yang bisa menerima upah, sementara 2.000 guru lainnya belum terakomodasi. Bahkan, dengan jumlah penerima yang terbatas itu, setiap guru hanya menerima honor sebesar Rp 250 ribu per bulan.

"Upah yang diterima guru Madin hanya Rp 250 ribu. Itu pun tidak semua guru mendapatkannya," jelasnya.

Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, Pemkab Tulungagung menerapkan sistem pembayaran dua tahun sekali, di mana guru yang menerima upah pada tahun ini tidak akan mendapatkannya tahun berikutnya.

"Misalnya tahun ini guru A menerima upah, maka tahun depan gantian guru B. Dengan sistem ini, anggaran tetap tetapi penerimanya bergilir," tuturnya.

Sayangnya, meski sistem tersebut diterapkan, Pemkab Tulungagung belum berencana menambah anggaran untuk upah guru Madin. Hal ini tentu menjadi perhatian, mengingat salah satu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung terpilih, Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin, adalah meningkatkan kesejahteraan guru Madin dengan memberikan upah yang layak.

Makrus berharap agar ke depan ada kebijakan yang lebih berpihak kepada guru Madin, termasuk penambahan anggaran yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Semoga ada kebijakan yang dapat menyejahterakan guru Madin dan mendukung visi-misi Bupati serta Wakil Bupati terpilih,” pungkasnya.(riz/dn)