Satu Dekade Bertahan, Pemkab Lamongan Kembali Raih Opini WTP ke-10 Beruntun
“WTP bukan hanya prestasi, tetapi kewajiban yang harus terus dipertahankan. Karena mempertahankan tentu lebih sulit. Oleh sebab itu, seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk optimalisasi PAD,” tambah orang nomor satu di Pemkab Lamongan tersebut.
Lamongan, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Kabupaten yang dikenal sebagai Kota Soto ini berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diterima langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026).
Penyerahan LHP ini dilakukan secara serentak bersama seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya menyampaikan bahwa opini WTP merupakan bentuk penilaian atas kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah berdasarkan transaksi sepanjang tahun anggaran.
Bupati Lamongan yang akrab disapa Pak Yes ini mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras dalam menjaga integritas keuangan daerah.
Menurutnya, mempertahankan prestasi selama satu dekade bukanlah hal yang mudah.
“Alhamdulillah, Kabupaten Lamongan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” tutur Pak Yes.
Pak Yes menegaskan, predikat WTP ini bukan sekadar piagam penghargaan atau ajang pamer prestasi, melainkan sebuah kewajiban dan bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola uang publik.
“WTP bukan hanya prestasi, tetapi kewajiban yang harus terus dipertahankan. Karena mempertahankan tentu lebih sulit. Oleh sebab itu, seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk optimalisasi PAD,” tambah orang nomor satu di Pemkab Lamongan tersebut.
Senada dengan Bupati, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan, Heruwidi, menyatakan bahwa capaian satu dekade WTP ini adalah buah dari sinergi kuat yang dibangun di bawah kepemimpinan Pak Yes.
"Prestasi ini merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Lamongan di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan menuju Lamongan yang Megilan," ujar Heruwidi.
Heruwidi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Lamongan yang terus mengawal jalannya pemerintahan. Pihaknya berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan dari BPK RI guna menyempurnaan tata kelola administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. (yan)
What's Your Reaction?
