Peringatan Hari Kartini Suara Perempuan Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Banyuwangi

Banyuwangi, (afederasi.com) - Peringatan Hari Kartini setiap 21 April tidak sekadar menjadi seremonial belaka bagi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Momen ini dimanfaatkannya untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui gelaran "Rembug Perempuan" di Aula Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak akan pernah tercapai tanpa keterlibatan aktif perempuan. Ia mengajak seluruh peserta untuk meneladani semangat Kartini yang visioner dalam memperjuangkan pendidikan, kesetaraan kesempatan, dan martabat perempuan.

"Kemajuan daerah tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif perempuan. Kami terus mendorong hadirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak sebagaimana pemikiran visioner Kartini yang memperjuangkan pendidikan, kesetaraan kesempatan, dan martabat perempuan," kata Ipuk.

Menurut Ipuk, perempuan memiliki peran yang sangat besar, tidak hanya di ranah domestik atau keluarga, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, bahkan kepemimpinan. 
Forum Rembug Perempuan ini dirancang khusus untuk mendengar suara perempuan, menyerap aspirasi, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam pembangunan daerah ke depan.

"Melalui rembuk ini, saya berharap lahir gagasan-gagasan segar dan solusi yang menjadikan perempuan Banyuwangi sebagai perempuan yang berdaya, mandiri, sehat, cerdas, dan sejahtera, menjadi penyangga keluarga hingga penggerak ekonomi," harap Ipuk.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, menjelaskan teknis pelaksanaan Rembug Perempuan. Dalam forum ini, para peserta dibagi menjadi empat kelompok yang masing-masing mewakili empat tema utama, yaitu literasi digital, kesehatan jiwa, pemberdayaan perempuan, serta bisnis dan ekonomi kreatif.

"Sebelumnya para perwakilan telah melakukan kunjungan ke OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) untuk mendapat insight dan mengumpulkan materi. Lalu setiap kelompok berdiskusi dengan didampingi oleh fasilitator, selanjutnya merumuskan masukan-masukan perencanaan," kata Suyanto.

Zulfi Zumala, perwakilan dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), menyampaikan sejumlah usulan strategis.

Ia berharap adanya pelatihan bagi anak dan orang tua tentang literasi digital, tersedianya saluran konsultasi dan pengaduan terhadap kasus kekerasan digital, serta mitigasi kekerasan digital yang melibatkan berbagai pihak.

"Untuk mendukung produktivitas perempuan, kami juga mengusulkan adanya peningkatan kapasitas penggunaan media sosial untuk produktivitas, pelatihan literasi keuangan, dan pelatihan keamanan digital bagi perempuan," ujar Zulfi.

Beragam usulan lain turut mewarnai jalannya diskusi. Beberapa di antaranya adalah pemberdayaan perempuan melalui penguatan program ekonomi bagi kepala keluarga perempuan dengan program "Kanggo Riko" yang telah digulirkan Pemkab Banyuwangi. 

Tak ketinggalan, isu kesehatan mental (mental health) bagi perempuan dan anak juga mendapat sorotan, dengan usulan penyediaan hotline kesehatan, konseling psikologis, hingga pelatihan ekonomi kreatif bagi kelompok perempuan rentan.

Rembug Perempuan ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serius dalam mengarusutamakan gender dalam setiap kebijakan pembangunan. (Ron)