Megaproyek Flyover Simpang Mengkreng Tiga Kabupaten Masuk Babak Baru, Target Groundbreaking 2027

Jakarta, (afederasi.com) – Rencana besar untuk mengurai kemacetan abadi di Simpang Mengkreng, titik vital yang menghubungkan tiga kabupaten di Jawa Timur—Jombang, Nganjuk, dan Kediri—kini memasuki babak baru pembicaraan tingkat pusat. Tiga kepala daerah setempat mulai menjajaki skema penganggaran dan penyelarasan teknis agar megaproyek jembatan layang (flyover) ini dapat segera terealisasi.

Pasalnya, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Simpang Mengkreng masuk dalam tiga besar titik kemacetan paling parah di Indonesia, terutama saat musim mudik Ramadhan.

Pada Senin (25/5/2026), Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., dan Bupati Nganjuk Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dr. Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T., di Jakarta. Sementara itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, S.H., diwakili oleh Kepala Bappeda serta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri.

Dalam lobi strategis tersebut, ketiga bupati didampingi langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Kepala Dinas PUPR dari masing-masing kabupaten.

Bupati Jombang, Warsubi, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin penting, terutama terkait estimasi anggaran dan kesiapan sirkulasi lahan.

"Pembicaraan awal memproyeksikan pembangunan flyover ini menelan anggaran sebesar Rp715 miliar. Konsep yang diusung mengutamakan aspek fungsionalitas utama untuk memecah kemacetan, ketimbang desain yang glamor," tutur Warsubi.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa total keseluruhan lahan yang perlu dibebaskan mencapai lebih dari 50.000 meter persegi. Khusus untuk Kabupaten Jombang sendiri, lahan yang harus dibebaskan sekitar 17.000 meter persegi.

Mengingat besarnya luasan tersebut, para kepala daerah berharap seluruh biaya pembebasan lahan ditanggung oleh Kementerian PU. Namun, pihak kementerian mengharapkan adanya skema sharing (berbagi beban pendanaan) antardaerah yang disesuaikan dengan proporsi luasan wilayah berdasarkan dokumen Detail Engineering Design (DED) dari PU.

"Hitungan dari Kementerian PU, total keseluruhan lahan di atas 50.000 meter persegi. Para kepala daerah berharap biaya pembebasan lahan ditanggung penuh oleh pusat, tetapi kementerian mengusulkan skema sharing sesuai proporsi luasan," tambahnya.

Sebagai tindak lanjut dari usulan sharing anggaran tersebut, pembicaraan akan segera diperluas dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dukungan dari pemprov dinilai sangat esensial untuk memayungi aspek hukum dan kesepakatan finansial.

Bupati Warsubi optimistis, jika seluruh tahapan lobi dan perencanaan berjalan mulus, tahapan awal pembangunan fisik diharapkan dapat dimulai pada tahun 2027.

"Kami dari tiga kabupaten sangat mendukung dan menyambut positif upaya pembangunan flyover ini. Sembari menyelaraskan waktu pertemuan resmi dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, kami para kepala daerah mengambil langkah proaktif mendatangi Kementerian PU di Jakarta terlebih dahulu untuk mengamankan komitmen awal pusat. Semoga semuanya berjalan lancar atas doa dan dukungan seluruh masyarakat," tutur Warsubi.

Perlu diketahui, inisiasi proyek ini sebelumnya telah digagas ketiga kepala daerah saat memetakan sirkulasi kendaraan langsung di Pos Polisi Mengkreng pada Rabu (8/4/2026) lalu.

Simpang Mengkreng merupakan titik transit vital di Jawa Timur yang menghubungkan Kabupaten Kediri, Jombang, dan Nganjuk. Menjadi jalur arteri utama kendaraan dari arah Surabaya menuju wilayah barat dan selatan (seperti Madiun dan sekitarnya), kawasan ini kerap mengalami kelumpuhan arus, terutama pada momen mudik.

Melalui rancangan yang tengah diusulkan, jalur flyover ini nantinya akan membentang dari wilayah Jombang lalu terbagi menjadi dua jalur keluar (ramp off), yakni satu menuju arah Kediri dan satu menuju arah Nganjuk.(san)