Komitmen Ahmad Baharudin Benahi Pendidikan: Targetkan 21 Posisi Kepala Sekolah di Tulungagung Segera Definitif

Tulungagung, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung terus bergerak cepat untuk memastikan stabilitas dan kualitas pendidikan di wilayahnya tetap terjaga. Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, menegaskan bahwa kekosongan jabatan kepala sekolah di sejumlah lembaga pendidikan negeri akan segera berakhir dengan penetapan pejabat definitif dalam waktu dekat.

Dalam keterangannya pada Rabu (22/4/2026), Baharudin mengungkapkan saat ini terdapat 21 sekolah yang masih belum memiliki pimpinan tetap. Guna menjamin roda organisasi di sekolah tidak terhambat, ia memasang target agar proses penetapan tersebut tuntas pada akhir bulan ini.

“Untuk kepala sekolah yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas, segera kita isi definitif. Kita targetkan minggu depan sudah ada penetapan,” ujar Baharudin. 

Langkah ini diambil bukan tanpa dasar. Baharudin mengakui sempat ada kendala teknis pada periode Februari hingga Maret lalu, khususnya terkait pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lembaga yang pimpinannya belum definitif. Namun, ia menjamin persoalan tersebut kini tengah dikoordinasikan secara intensif dengan pemerintah pusat.

“Kendalanya kemarin memang di pencairan BOS, tapi itu kami koordinasikan dengan Kemendagri. Untuk periode April ke depan, kami pastikan tidak ada masalah lagi,” jelasnya.

Sebelum ketok palu penetapan, Pemkab Tulungagung melalui dinas terkait akan melakukan evaluasi mendalam terhadap para pelaksana tugas (Plt) yang sedang menjabat. Proses penyaringan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepala sekolah yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

“Para Plt akan kita evaluasi terlebih dahulu. Kita saring mana saja yang perlu pertimbangan khusus sebelum benar-benar ditetapkan secara definitif,” imbuhnya.

Menariknya, di tengah proses penataan jabatan ini, Baharudin secara tegas menepis isu miring terkait adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan. Ia menjamin proses transisi ini berjalan transparan dan profesional, bahkan ia menantang masyarakat untuk melapor jika menemukan adanya oknum yang bermain.

“Tidak ada jual beli jabatan. Jika ada laporan atau bukti seperti itu, silakan sampaikan langsung kepada saya. Pasti akan kami tindak tegas pelakunya,” tegas Baharudin.

Mengenai data teknis di lapangan, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Deni Susanti, mencatat sebelumnya terdapat 139 sekolah yang belum memiliki pimpinan definitif. Mayoritas posisi tersebut telah diisi oleh Plt untuk menjaga operasional sekolah, dan kini sisa 21 sekolah yang menjadi prioritas utama pengisian oleh Pemkab dalam sepekan ke depan.

Melalui percepatan ini, Pemkab Tulungagung optimis kualitas manajemen sekolah akan semakin kuat, sehingga para guru dan siswa dapat fokus pada proses belajar mengajar tanpa kendala administratif.(dn)