Janji Ganjar Pranowo Berantas Korupsi di Tanah Air: Kuatkan KPK dan Revisi Regulasi

Yogyakarta, (afederasi.com) - Calon presiden (capres) yang akan datang, Ganjar Pranowo, telah menegaskan komitmennya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu janjinya adalah memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengatasi budaya korupsi yang terus menjalar di Tanah Air. Pernyataan ini disampaikan oleh Ganjar ketika menghadiri acara bertajuk "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang digelar Mata Najwa di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Selasa (19/9/2023).

Pada awal acara, Ganjar Pranowo diminta tanggapannya terkait opini beberapa pihak yang menginginkan KPK dibubarkan. Dalam tanggapannya, Ganjar menegaskan bahwa ia tidak sependapat dengan pendapat tersebut. Sebaliknya, ia berkomitmen untuk menguatkan lembaga antirasuah ini saat nantinya menjadi Presiden. "Sepakat dikuatkan (lembaga KPK)," tegas Ganjar menjawab pertanyaan dari Najwa Shihab.

Tidak hanya sekedar berbicara tentang penguatan lembaga KPK, Ganjar juga menyuarakan niatnya untuk merevisi regulasi terkait KPK. Dengan adanya revisi regulasi ini, Ganjar berharap KPK dapat menjadi lembaga yang semakin kuat dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. "Harus saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan, dua revisi regulasi," ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah dua periode ini juga menekankan bahwa keinginannya untuk memperkuat lembaga KPK adalah sebuah sikap yang diambil sebagai calon presiden (Capres). Ganjar Pranowo berharap bahwa dengan menegaskan sikap ini, publik dapat memahami pendiriannya terhadap KPK. "Biar semua publik audiens tahu sikap saya sebagai Capres. Agar tidak ada kebingungan, siapa berpendapat siapa yang sedang berada di sini," jelas Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar Pranowo mengungkapkan keyakinannya bahwa masih terdapat praktik korupsi di Indonesia karena masih ada pihak yang memanfaatkan regulasi untuk keuntungan pribadi. Menurutnya, kebijakan yang korup adalah hasil dari pemanfaatan regulasi yang hanya menguntungkan segelintir orang dan dipakai seakan-akan untuk kepentingan bersama. "Barangkali kebijakan yang korup, karena regulasi memberikan keuntungan pada beberapa pihak dan dijadikan seolah-olah untuk kepentingan bersama, padahal yang bermain hanya segelintir orang saja," tandasnya.(mg-2/jae)