DPRD Tulungagung Gelar Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Rancangan KUA-PPAS APBD 2024 dan Perubahan KUA-PPAS APBD 2023

Tulungagung, (afederasi.com) - DPRD Tulungagung menggelar rapat paripurna persetujuan bersama antara Pemkab Tulungagung dengan DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap rancangan KUA-PPAS tahun anggaran APBD tahun anggaran 2024 dan rancangan perubahan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2023, Jum’at (18/8/2023).

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono mengatakan agenda rapat paripurna harini yaitu menyepakati dan menyetujui rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 menjadi KUA-PPAS tahun anggaran 2024, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024.

Begitu juga dengan rancangan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 disepakati dan disetujui menjadi perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2023.

“Jadi agenda rapat kali ini yaitu menyepakati dan menyetujui rancangan KUA-PPAS TA 2024 maupun perubahan KUA-PPAS 2023, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD nantinya,” ungkapnya.

Selain itu, dalam rapat paripurna dibacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap KUA-PPAS tahun anggaran 2024 dan perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2023.  Laporan tersebut dibacakan oleh anggota Badan Anggaran Andri Santoso.

Menurut Andri, dari hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Tulungagung didapat catatan-catatan strategis guna perbaikan di masa mendatang.

Di antaranya peningkatan pengawasan dan pembinaan di desa terkait belanja modal perlu ditingkatkan, pengembangan peningkatan destinasi wisata di Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan PAD dan besaran alokasi belanja infrastruktur perlu ditingkatkan lagi.

“Banggar juga memberi catatan untuk perekrutan PPPK belum terpenuhi sesuai kebutuhan tenaga guru, sehingga perlu diupayakan ada peningkatan tambahan di tahun 2024,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Maryoto Birowo dalam sambutannya menyatakan akan melakukan evaluasi dari hasil catatan yang diberikan oleh Badan Anggaran, begitu juga terkait perekrutan PPPK.

“Perekrutan PPPK tenaga guru merupakan prioritas. Sampai saat ini sudah ada sekitar 2.450 guru yang menjadi PPPK. Itu artinya sudah menjadi prioritas,” katanya.

Bupati Maryoto Birowo mengungkapkan jika pada tahun 2023 ini akan mengusulkan lagi pengadaan PPPK. Jumlahnya sekitar 300 tenaga PPPK dengan rincian tenaga guru sebanyak 60 orang, tenaga teknis administrasi sejumlah 160 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 80 orang.

Sekedar diketahui, pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono turut dihadiri oleh Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, Wakil Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Sukaji.(riz/dn)