Bupati Jombang Pukul Gong, Dukung Penuh Sensus Ekonomi 2026 Demi Data Berkualitas

Jombang, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten Jombang secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap suksesnya penyelenggaraan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Hotel Yusro, Jombang, pada Jumat (29/5/2026).

Pembukaan kegiatan yang menjadi agenda nasional ini dilakukan langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., dengan pemukulan gong secara simbolis. Turut mendampingi dalam acara tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo S.H., M.Si., serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang, Mouna Sri Wahyuni, S.Si., M.Si.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen krusial yang digelar setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret kondisi riil perekonomian, terutama sektor non-pertanian. Data yang dihasilkan akan menjadi fondasi utama kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah untuk satu dekade ke depan.

"Kami menyadari, keberhasilan sensus ini berada di tangan para petugas lapangan sebagai ujung tombak. Data SE 2026 yang berkualitas akan menjadi landasan perencanaan pembangunan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang," ujar Bupati Warsubi.

Bupati juga menyampaikan pesan tegas kepada seluruh calon petugas sensus agar menjaga profesionalisme, kejujuran, dan integritas tinggi. "Jangan memanipulasi atau memperkirakan data di atas meja tanpa verifikasi langsung ke responden," pesannya.

Selain itu, ia meminta para petugas untuk bersikap ramah dan sopan, serta memanfaatkan masa pelatihan dengan sungguh-sungguh agar mahir mengoperasikan perangkat pencacahan.

Kepala BPS Kabupaten Jombang, Mouna Sri Wahyuni, menekankan bahwa SE 2026 menjadi momentum penting karena lanskap ekonomi telah berubah drastis dalam sepuluh tahun terakhir. Digitalisasi pasca-pandemi dan pertumbuhan masif industri kreatif serta UMKM di Jombang menjadi faktor utama yang perlu dipetakan secara akurat.

"Data ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas, bukan hanya catatan, melainkan pijakan atau kompas kebijakan. Terlebih Kabupaten Jombang tengah menyiapkan kawasan industri baru, sehingga pemetaan ini menjadi sangat penting untuk intervensi kebijakan dan insentif usaha yang tepat sasaran," jelas Mouna.

Dengan nada tegas, ia mewanti-wanti para petugas untuk bekerja dengan hati dan menghindari praktik survei asal-asalan.

"Jaga integritas. Catat apa adanya, bukan ada apanya! Saya tidak mau ada petugas yang melakukan window dressing atau mengira-ngira data di atas meja. Datangi, masuk ke rumah responden, dan gali data berkualitas dengan mengedepankan keramahan khas Kota Santri," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, BPS Jombang juga mengapresiasi dukungan pengamanan dari Kapolres dan Dandim Jombang. Kerja sama ini untuk menjamin rasa aman bagi para petugas saat melakukan pendataan di kawasan sentra ekonomi maupun pemukiman warga, selaras dengan nota kesepahaman (MoU) di tingkat pusat.

Ketua Panitia Kegiatan, Amat Alamin Wafa, melaporkan bahwa pelatihan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Metode pelatihan menerapkan kombinasi (hybrid) melalui Learning Management System (LMS) dan tatap muka (luring) yang dijadwalkan berlangsung dari 29 Mei hingga 12 Juni 2026.

Secara keseluruhan, pelatihan ini diikuti oleh 1.217 peserta yang terbagi ke dalam 48 kelas. Untuk menjaga efektivitas belajar, pelaksanaan dibagi menjadi 5 gelombang.

"Untuk gelombang pertama yang dibuka hari ini, diikuti oleh 255 peserta yang terbagi dalam 10 kelas. Kami berharap melalui pelatihan intensif ini, lahir petugas-petugas lapangan yang kompeten, terlatih, dan handal demi menghasilkan data Indonesia yang berkualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Amat Alamin Wafa. (san)