Wujudkan Pembangunan Inklusif, Trenggalek Kembali Gelar Musrena Keren untuk Serap Aspirasi Kelompok Rentan

Trenggalek, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten Trenggalek kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini ditandai dengan dibukanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya (Musrena Keren) 2026 yang berlangsung khidmat di Pendopo Manggala Praja Nugraha pada Kamis (26/2/2026).

Plh. Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara, saat membuka acara tersebut menekankan bahwa keterlibatan kelompok rentan bukan sekadar formalitas. Pemkab Trenggalek secara konsisten merangkul perempuan hingga penyandang disabilitas dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.

"Langkah ini kami ambil untuk memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan partisipatif, inklusif, dan benar-benar berkeadilan," ujar Syah di hadapan para peserta.

Syah menceritakan bahwa di masa lalu, penyusunan rencana pembangunan hanya bertumpu pada Musrenbang reguler. Namun, forum tersebut dinilai belum cukup memberikan ruang luas bagi aspirasi spesifik kelompok rentan. Oleh karena itu, Musrena Keren yang digagas sejak 2019 ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk menjemput bola aspirasi warga yang selama ini kerap terpinggirkan.

"Kami ingin forum ini menjadi wadah nyata menyerap aspirasi luas, bukan sekadar agenda formal tahunan," tegasnya.

Lebih lanjut, Syah meyakini bahwa perempuan memegang peranan vital dalam stabilitas sosial dan ekonomi daerah. Di sisi lain, perhatian terhadap anak sebagai generasi penerus juga menjadi prioritas agar mereka tumbuh di lingkungan yang aman dan mendukung potensi tumbuh kembangnya. Begitu pula bagi penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan kesetaraan akses mulai dari kesehatan hingga lapangan pekerjaan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan dukungannya. Ia berharap forum ini menjadi fondasi agar RKPD 2027 benar-benar responsif gender dan ramah bagi penyandang disabilitas.

"Aspirasi yang terhimpun harus menjadi bagian integral dalam program perangkat daerah agar kebijakan yang lahir tepat sasaran dan berdampak nyata," tutur Doding.

Doding juga berpesan kepada seluruh peserta agar berani menyampaikan usulan konkret berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Ia menginginkan agar Musrena Keren tidak berhenti sebagai dokumen administratif di atas kertas, melainkan menjadi dasar kuat dalam pengambilan keputusan strategis pemerintah.

Menutup arahannya, Doding menegaskan bahwa Pemkab Trenggalek terus berupaya membangun tata kelola yang transparan dan kolaboratif. Semangat pembangunan berkelanjutan dengan prinsip no one left behind atau tidak ada satu pun yang tertinggal harus menjadi jiwa dalam setiap kebijakan yang diambil.(pb/dn)