Sekda Tulungagung Menunaikan Haji, Bupati Gatut Sunu Tunjuk Soeroto Jadi Plh

Tulungagung, (afederasi.com) – Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, resmi menunjuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Soeroto, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung. Penunjukan ini dilakukan menyusul keberangkatan Sekda Tri Hariadi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.

“Sudah saya tunjuk Pak Soeroto sebagai Plh Sekda,” ujar Bupati Gatut Sunu. 

Ia menjelaskan bahwa penunjukan Soeroto telah melalui koordinasi langsung dengan Tri Hariadi sebelum keberangkatannya. Dengan demikian, roda pemerintahan di lingkungan Pemkab Tulungagung tetap berjalan tanpa hambatan selama Tri Hariadi menunaikan ibadah rukun Islam kelima tersebut.

Menanggapi penugasan itu, Soeroto membenarkan bahwa dirinya telah menerima surat tugas sebagai Plh Sekda Tulungagung terhitung mulai 30 April hingga 20 Juni 2025. Ia juga memastikan bahwa Tri Hariadi telah berangkat lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya.

“Pak Sekda sudah berangkat pada Jumat, 2 Mei. Jadi bukan tanggal 15 Mei seperti yang sempat disebutkan. Karena visa sudah keluar, maka langsung berangkat,” jelas Soeroto.

Selain menunjuk Plh Sekda, Bupati Gatut Sunu juga menetapkan pelaksana harian di dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang pimpinannya turut menunaikan ibadah haji. Kepala DPMPTSP, Fajar Widariyanto ditunjuk sebagai Plh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), sementara Irban II Inspektorat, Esthi, dipercaya menjadi Plh Inspektur Kabupaten Tulungagung.

“Keduanya sudah mulai melaksanakan tugas sejak 28 April 2025, dan akan bertugas hingga 26 Juni 2025,” ungkap Soeroto.

Ia menegaskan bahwa penunjukan para Plh tersebut telah sesuai regulasi dan merupakan bagian dari kebijakan Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Fajar yang menjabat eselon II dinilai kompeten untuk menjalankan tugas di Diskominfo, sementara Esthi dianggap sangat memahami mekanisme kerja di inspektorat.

“Penugasan ini tidak hanya mempertimbangkan jabatan struktural, tapi juga pengalaman dan penguasaan terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD,” pungkasnya.(dn)