Sekda Lamongan Sebut Lahan Sekolah Rakyat di Kalikapas Terkendala Teknis

Lamongan, (afederasi.com) - Pemerintah Kabupaten Lamongan terus matangkan proses penyiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan akan dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun demikian, sejumlah kendala teknis masih harus dipenuhi agar lahan tersebut dinyatakan layak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, M. Nalikan, mengungkapkan bahwa lokasi yang saat ini paling memungkinkan berada di Kalikapas. Lokasi ini menjadi opsi utama setelah melalui beberapa kali rapat koordinasi dan penyaringan terhadap sejumlah lahan yang tersedia.

“Kita sesuai dengan perintah Bapak Presiden untuk menyiapkan lahan. Dari sejumlah titik yang kita kaji, yang paling memenuhi syarat itu di Kalikapas. Namun ini belum final, karena masih banyak persyaratan yang harus kita penuhi,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Sekda menjelaskan, sejumlah persyaratan utama seperti akses jalan masuk, pemadatan tanah, hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) masih dalam proses pemenuhan. Selain itu, pemerintah pusat juga sedang memverifikasi status lahan terkait apakah termasuk lahan sawah yang dilindungi atau tidak.

“Proses ini masih kita cukupi. Termasuk AMDAL dan verifikasi apakah lahannya masuk kategori lahan sawah dilindungi atau tidak. Belum ada keputusan diterima atau tidak, tetapi dukungan dari Pemkab Lamongan sudah jelas kita siapkan lahannya,” tuturnya.

Nalikan menambahkan bahwa beberapa alternatif lokasi lain seperti di Modo dan Dradah dianggap tidak memenuhi ketentuan luas minimal. Dari sejumlah lahan yang ditawarkan, lahan terluas hanya mencapai 2 hingga 3 hektare.

“Minimal harus luas. Di Modo hanya 3 hektare. Jadi yang paling memungkinkan tetap di Kalikapas,” jelasnya.

Sekolah Rakyat yang direncanakan ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan lebih merata bagi keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, khususnya keluarga Desil 1 dan 2. Kelak, sekolah tersebut akan menampung pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan.

“Saat ini siswa Sekolah Rakyat yang berada SMK Negeri Maritim Brondong masih sekitar 70 anak. diharapkan seluruh anak terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan,” katanya.

Apabila lahan tersebut dinyatakan memenuhi syarat, pembangunan seluruh fasilitas akan menggunakan anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR seperti pola pembangunan fasilitas strategis lainnya seperti rumah sakit Covid atau stadion Surajaya Lamongan

“Kita hanya menyiapkan lahan. Nantinya pembangunan dilakukan langsung oleh Kementerian PUPR jika semua persyaratan terpenuhi,” ujar Nalikan.

Pemkab Lamongan berharap seluruh proses verifikasi oleh pemerintah pusat segera tuntas sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera dimulai. Dengan luasan lahan 5,7 hektare, fasilitas ini diharapkan menjadi pusat pendidikan baru yang inklusif dan berpihak pada masyarakat kurang mampu di Lamongan. (yan)