Bus Sekolah, Janji yang Terlupa di Tengah Hiruk Pikuk Kota Santri

Jombang, (afederasi.com) – Wacana soal bus sekolah kembali mengemuka di tengah kegelisahan publik atas minimnya akses transportasi pelajar di Kabupaten Jombang. Di tengah kota yang disebut-sebut sebagai episentrum pendidikan di Jawa Timur, keberadaan bus sekolah masih sebatas angan, sementara ratusan ribu siswa harus bertarung saban pagi di jalanan semrawut, tanpa solusi konkret dari Pemkab.

Kegelisahan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Arah Transportasi Publik Jombang”, yang digelar di Rumah Peradaban MEP, Minggu (27/07/2025). Dosen UNHASY sekaligus kandidat doktor di Leiden University, Muhammad As’ad, dan pendiri MEP, Yusron Aminulloh, sepakat bahwa tidak adanya bus sekolah merupakan bentuk kelambanan Pemkab dalam merespons kebutuhan dasar warga—terutama para pelajar.

“Pemkab bisa anggarkan Rp17 miliar untuk pembelian lahan sekolah rakyat yang siswanya tak sampai seribu. Tapi, mengabaikan kebutuhan ratusan ribu pelajar tanpa adanya bus sekolah adalah ironi besar,” ujar As’ad. Ia menilai langkah Pemkab jauh dari kata adil dan berpihak pada kebutuhan mayoritas.

Menurut Yusron, stagnasi transportasi pelajar tak hanya soal teknis, tapi menyentuh ranah hak dasar warga. Ia menyoroti antrian motor dan mobil tiap pagi di jalanan Jombang, akibat absennya bus sekolah sebagai moda transportasi publik yang memadai. “Sampai hari ini kita masih menunggu kejelasan: apakah Pemkab akan terus membiarkan ini?” tanyanya retoris.

Minimnya transportasi publik, termasuk bus sekolah, juga berdampak pada lambannya pergerakan ekonomi lokal. Padahal, menurut As’ad, kabupaten ini memiliki potensi besar di bidang pendidikan, pertanian, dan pariwisata. Namun, potensi tersebut nyaris lumpuh karena warga hanya mengandalkan angkutan desa yang tidak layak, dan tentu saja, ketiadaan bus sekolah sebagai transportasi masif dan terjadwal.

Dalam diskusi itu pula, keduanya membandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur. Surabaya, misalnya, sudah memiliki layanan Wira-Wiri dan Trans Jatim. Bahkan, Tuban telah meluncurkan program bus sekolah gratis bernama “Si Mas Ganteng”, terdiri dari puluhan armada yang mengantar pelajar dari desa ke kota secara aman dan nyaman.

Sayangnya, kata As’ad, Trans Jatim belum menjangkau Jombang, dan bus sekolah hanya menjadi cerita sukses di daerah lain. Padahal, masyarakat Jombang sangat merindukan moda transportasi yang aman, terjangkau, dan manusiawi. “Harusnya Jombang bisa membuat semacam Trans Jombang. Hubungkan pusat kota dengan Diwek, Wonosalam, Ploso, dan Ngoro,” katanya, menyebut rute yang bisa dijangkau jika ada bus sekolah.

Yusron yang juga CEO Saieda Greenview, mengusulkan pendekatan bertahap sambil menunggu anggaran. “Sambil menunggu pembelian 10-20 unit bus sekolah, Pemkab bisa meniru Banyuwangi: bayar angkutan umum sesuai tarif resmi dan biarkan pelajar naik gratis saat pagi dan siang,” ujarnya. Dengan skema subsidi silang, bus sekolah bisa dihidupkan tanpa membunuh eksistensi angkutan umum konvensional.

Diskusi pun ditutup dengan harapan konkret: agar Pemkab Jombang tak lagi menunda solusi. Sebab, lebih dari sekadar kendaraan, bus sekolah adalah simbol kehadiran negara dalam memastikan kesetaraan akses, perlindungan generasi muda, dan indikator kemajuan kota santri ini. (san)