Rekrutmen Polri Usung prinsip BETAH, Kapolres Gresik: Tanpa Pungli dan Titipan

Gresik, (afederasi.com) – Polres Gresik kembali menegaskan komitmen menghadirkan rekrutmen anggota Polri yang bersih dan transparan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Pakta Integritas Penerimaan Terpadu Tahun Anggaran 2026, Selasa (31/03/2026).

Kegiatan yang digelar di Mapolres Gresik ini dipimpin langsung Kapolres Gresik Ramadhan Nasution, serta melibatkan berbagai instansi lintas sektor. Dalam proses rekrutmen tahun ini, Polres Gresik mengusung prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).

“Penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Tujuannya satu, yakni mewujudkan proses rekrutmen yang BETAH,” ujar AKBP Ramadhan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran internal Polres, termasuk Kabag SDM Syabain Rahmad Kusriyanto selaku ketua pelaksana, serta unsur pengawas internal.

Selain itu, sejumlah instansi eksternal juga dilibatkan dalam pengawasan seleksi, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, hingga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik.

AKBP Ramadhan menegaskan, keterlibatan lintas instansi ini menjadi kunci untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Kami berkomitmen melaksanakan rekrutmen tanpa pungli, tanpa titipan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dan media untuk ikut mengawasi,” tegasnya.

Sementara itu, minat generasi muda Gresik untuk bergabung menjadi anggota Polri menunjukkan tren positif. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 141 pendaftar, dengan 106 peserta telah lolos tahap verifikasi administrasi awal.

Melalui penguatan pengawasan lintas sektor, Polres Gresik optimistis mampu menjaring calon anggota Polri yang berkualitas dan berintegritas. Proses verifikasi ijazah oleh Dinas Pendidikan, validasi data oleh Dispendukcapil, hingga pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan menjadi bagian penting dalam menjaga objektivitas seleksi.

Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan sumber daya manusia Polri yang profesional dan dipercaya masyarakat, sejalan dengan visi Polri Presisi.(frd)