Proses Penggeledahan Rumah Dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo oleh KPK Masih Berlangsung

Jakarta Selatan, (afederasi.com) - Proses penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo masih berlangsung hingga Jumat (29/9/2023) pagi. Lokasi penggeledahan berlangsung di rumah dinas yang terletak di Jalan Widya Chandra V nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, berdasarkan keterangannya yang dikutip Suara.com pada Jumat (29/9/2023).

"Informasi yang kami peroleh, proses kegiatan penggeledahan masih berlangsung di tempat dimaksud," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, yang mengonfirmasi kelanjutan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo seperti yang dilansir dari suara.com media partner afederasi.com. Hal ini menjadi perhatian publik terkait proses hukum yang tengah berlangsung.

Terkait dugaan barang bukti yang disita dari proses penggeledahan tersebut, Ali menyebutkan bahwa pihak KPK belum dapat mengungkapkannya ke publik. "Sebagaimana yang sering kami sampaikan, KPK hanya akan sampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses penyidikan cukup dilakukan," katanya. KPK masih memegang prinsip untuk memberikan informasi secara komprehensif saat penanganan perkara telah mencapai tahapan yang memadai.

Namun demikian, berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi pada Kamis (28/9/2023) malam kemarin, terdapat alat penghitung uang yang diduga disita oleh tim penyidik KPK. Hal ini menambah asumsi publik terkait substansi dugaan korupsi yang tengah diselidiki oleh KPK.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementan. KPK juga sedang menganalisis keterangan dari 49 pejabat di Kementan. "Termasuk di antaranya adalah Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian. KPK tengah mengusut tiga klaster dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian," ujar Ali. Kasus ini menjadi sorotan publik terkait integritas dan transparansi pemerintahan di Indonesia, khususnya di sektor pertanian. (mg-3/jae)