Perubahan APBD 2023: Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Capai Rp 2 Triliun

Madiun, (afederasi.com) - DPRD Kabupaten Madiun telah meratifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Perubahan tahun 2023 yang mencapai lebih dari Rp 2 triliun. Keputusan ini diambil dalam rapat Paripurna yang berkaitan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Madiun untuk tahun anggaran 2023, pada Rabu (20/9/2023) malam.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, menjelaskan bahwa dalam menghadapi keterbatasan anggaran, perubahan APBD tahun 2023 difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian, serta penyediaan pelayanan dasar. Program dan kegiatan yang mendesak menjadi prioritas dalam perubahan ini.

Fery Sudarsono menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, terutama dalam sektor jalan dan pertanian, sebagai prioritas. Selain itu, pengawasan juga dioptimalkan untuk mencegah terjadinya Surplus atau Salah Satu Layanan Publik (SILPA).

Bupati Madiun, Ahmad Dawami, mengungkapkan komitmen Pemerintah Kabupaten Madiun untuk mengikuti prinsip awal di mana anggaran akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Ia menyatakan bahwa terdapat sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan prioritas. Dalam pelaksanaan, perencanaan yang baik akan menjadi kunci.

Program kegiatan dalam perubahan APBD 2023 harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fokus akan diberikan pada program-program yang belum terakomodasi dalam APBD reguler, terutama yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur berbasis ekonomi.

Dengan penyesuaian APBD yang telah disetujui ini, Kabupaten Madiun berharap dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. (hen)