Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tulungagung Tahun 2022
DPRD Tulungagung menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2022, di ruang Graha Wicaksana kantor DPRD setempat pada Sabtu (25/3/2023).

Tulungagung,(afederasi.com) – DPRD Tulungagung menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2022, di ruang Graha Wicaksana kantor DPRD setempat pada Sabtu (25/3/2023).
Rapat paripurna penyampaian LKPJ yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, turut dihadiri oleh Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, Wakil Bupati Gatut Sunu dan Sekretaris Daerah Sukaji.
Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengatakan rapat paripurna ini selain penyampaian LKPJ Bupati juga mengumumkan keanggotaan pansus DPRD massa sidang II tahung sidang IV (periode Mei – Agustus 2023).
“Selain penyampain LKPJ, kami juga mengumumkan keanggotaan pansus DPRD,” ungkapnya.
Marsono menuturkan adapun pansus I akan membahas rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang kepemudaan, pansus II akan membahas ranperda tentang perubahan atas perda nomor 11 tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
Selanjutnya pansus III akan membahas dua ranperda yakni ranperda tentang system kesehatan daerah serta ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pansus IV akan membahas ranperda tentang penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah.
“Empat pansus ini nantinya akan membahas lima ranperda di periode Mei – Agustus 2023,” imbuhnya.
Sementara itu Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menuturkan melalui pelaporan LKPJ tahun anggaran 2022 dengan satu harapan bisa sesuai dengan ketentuan terhadap evaluasi pelaksanaan APBD di Tulungagung.
Menurut Maryoto, hingga saat ini pihaknya masih memprioritaskan pengembangan pembangunan di lima sektor pengembangan. Pertama meningkatkan indeks pembangunan manusia, kedua pertumbuhan perekonomian, ketiga mengatasi masalah kemiskinan.
Keempat layanan infrastruktur dasar dan lingkungan berkualitas serta indeks birokrasi reformasi.
“Permasalahan regulasi, perbaikan infrastruktur, dan tentu saja yang tidak kalah penting yakni penurunan angka stunting dan angka kemiskinan ekstrim yang perlu kita garap,” ujarnya.
Maryoto menambahkan yang diperlukan masyarakat saat ini adanya perbaikan infrastruktur jalan. Dimana, sebentar lagi masyarakat akan merayakan Hari Raya Idulfitri, dan budaya orang jawa dalam perayaan Idul Fitri melakukan silahturahmi ke sanak saudara.
Maka dari itu perbaikan jalan menjadi perhatian pemerintah saat ini, guna membuat masyarakat nyaman dalam berkendara.
“Karena anomali cuaca mengakibatkan sejumlah infrastruktur jalan mengalami kerusakan. Sudah saya perintahkan kepada PUPR, Bappeda dan keuangan untuk menggarap itu (perbaikan jalan – red). Apabila akses infrastruktur jalan baik dampaknya di sektor lainnya juga baik,” pungkasnya. (dn)
What's Your Reaction?






