DPRD Trenggalek Tetapkan Pokir dalam RKPD 2026, Infrastruktur Jadi Prioritas

Trenggalek, (afederasi.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 serta penyusunan agenda kegiatan DPRD untuk bulan Maret 2025.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan bahwa usulan Pokir tahun 2026 yang terkumpul berdasarkan hasil reses anggota DPRD mencapai 1.241 usulan. Usulan tersebut merupakan gambaran kebutuhan masyarakat yang akan dibawa ke forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kabupaten serta forum RKPD.

“Usulan-usulan ini nantinya akan disinkronkan dengan RKPD. Mana yang sesuai dengan tema skala prioritas akan diterima. Hampir 99 persen dari usulan yang masuk berkaitan dengan infrastruktur,” ujarnya usai rapat pada Kamis (6/3/2025).

Namun, Doding menegaskan bahwa dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Trenggalek, tidak semua dari 1.241 usulan dapat diakomodasi. Meski telah masuk dalam skala prioritas, anggaran Pokir juga tidak boleh melebihi 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Usulan yang akan diakomodasi tetap mengacu pada skala prioritas. Misalnya terkait perbaikan jalan rusak berat, fokusnya adalah pada tingkat urgensi, bukan pada siapa yang mengusulkan. Semua harus selaras dengan RKPD dan RPJMD,” imbuhnya.

Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas penyusunan agenda kegiatan DPRD untuk bulan Maret 2025. Menurut Doding, tidak ada penetapan lokasi spesifik untuk kunjungan kerja. Namun, arah kebijakan sudah digarisbawahi, termasuk bidang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sasaran.

“Tujuan utama kunjungan kerja adalah agar para anggota DPRD memiliki referensi lebih banyak. Dengan begitu, dalam rapat-rapat penyusunan kebijakan anggaran, kita bisa mengambil keputusan yang lebih kaya wawasan. Saya juga menekankan pentingnya upaya peningkatan PAD, terutama dalam kondisi anggaran yang sedang mengalami efisiensi,” pungkasnya.

Dengan berbagai tantangan keterbatasan anggaran, DPRD berharap kebijakan yang diambil tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan skala prioritas pembangunan.(pb/dn)