Penetapan Tersangka oleh KPK, Pemkab Lamongan Tunggu Proses Hukum

Lamongan, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menyatakan sikap terkait bergulirnya kasus tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan Gedung lantai 7 Pemkab tahun anggaran 2017. Pasca penetapan tersangka berinisial S oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihak Pemkab memilih kooperatif dan menghormati penuh jalannya proses hukum. Rabu, (3/6/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamongan, M. Nalikan, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan gegabah dan bakal mengikuti seluruh tahapan regulasi yang sedang berjalan sebelum mengambil langkah atau tindakan lanjutan.

"Ini kan masih dalam proses. Artinya sesuai dengan aturan, kita menunggu sampai inkrah untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar M. Nalikan saat ditemui, Rabu (3/6/2026) pagi.

Nalikan menambahkan, penghormatan terhadap aparat penegak hukum menjadi landasan utama Pemkab Lamongan dalam menyikapi persoalan ini. Oleh sebab itu, segala kebijakan yang diambil ke depan akan sepenuhnya mengacu pada hasil akhir di persidangan.

"Kita lihat di ketentuan aturannya saja. Sambil menunggu prosesnya berjalan," imbuhnya.

Saat disinggung mengenai detail perkara, Nalikan mengaku sejauh ini memantau perkembangannya melalui dinamika informasi yang berkembang di ruang publik dan pemberitaan media massa. Kendati demikian, ketetapan hukum yang inkrah tetap menjadi rujukan mutlak institusinya.

"Sementara kita lihat di media, ya benar. Tetapi pada prinsipnya kami menunggu proses hukum sampai selesai sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya.

Untuk diketahui, KPK terus mendalami kasus rasuah proyek pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017. Lembaga antirasuah tersebut pun telah menetapkan tiga tersangka. (yan)