Pansus 3 DPRD Tulungagung Gelar Public Hearing Ranperda Penguatan Pendidikan Karakter

1. Tulungagung, (afederasi.com) - Panitia Khusus (Pansus) 3 DPRD Tulungagung gelar public hearing pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penguatan pendidikan karakter pada Sabtu, (12/12/2022) bertempat di Graha Wicaksana Kantor DPRD setempat. 

Ketua Pansus 3 DPRD Tulungagung, Fuad Ashari mengatakan pihaknya mengapresiasi kegiatan public hearing kali ini, sebab banyak sekali masukan dan gagasan yang disampaikan oleh berbagai organisasi dan perwakilan masyarakat yang hadir pada public hearing ini. 

Gagasan, ide, serta masukan tersebut bakal ia bahas dengan tim pansus untuk kesempurnaan peraturan daerah (perda).

"Semuanya akan kita perhatikan untuk diakomodir, dan kita bahas dengan pansus 3," ujarnya. 

Dalam public hearing tersebut pihaknya melibatkan seluruh unsur organisasi masyarakat (ormas) seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Organisasi kepemudaan, GMNI, PMII, HMI, KNPI. 

"Karang taruna dan musyawarah kerja Kepala Sekolah (MKKS) jenjang SD, SMP, SMA juga kami libatkan," tuturnya. 

Pelibatan seluruh unsur masyarakat tersebut bertujuan untuk menginformasikan dan menampung aspirasi mereka. 

"Nantinya perda ini juga akan menyasar kepada mereka, khususnya untuk peserta didik," katanya. 

Fuad melanjutkan, pembahasan ranperda ini lebih mengutamakan penguatan penanaman nilai- nilai agama, nilai pancasila, dan juga budaya kearifan lokal Tulungagung. 

"Itu nanti secara teknis juga akan diatur dalam peraturan bupati (perbup)," katanya. 

Menurut Fuad, usulan yang bakal dijadikan perbup juga bakal dikaji terlebih dahulu dan melibatkan pihak eksekutif. Sebab, DPRD merupakan lembaga legislatif yang hanya bisa mendorong dan memberi masukan agar perbup sesuai dengan keinginan audien yang hadir dalam public hearing tersebut. 

"Ini bakal kami godok terus, untuk kesempurnaan perdanya. Untuk usulan perbup akan terus kami dorong itu bagus," ucapnya.

Fuad menambahkan pembahasan dan finalisasi ranperda ini ditargetkan dalam masa sidang ini harus selesai.

"Kemungkinan bulan ini selesai, tidak sampai akhir tahun," tandasnya. (er/dn)