Proyek Rehabilitasi Rp1,8 Miliar Bocor, Komisi D DPRD Madiun 'Semprot' Kualitas Pengerjaan

07 Jan 2026 - 19:44
Proyek Rehabilitasi Rp1,8 Miliar Bocor, Komisi D DPRD Madiun 'Semprot' Kualitas Pengerjaan
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun, Djoko Setijono menunjukkan tembok rembes pada bangunan baru SMPN 2 Nglames dalam sidak, Rabu (7/1/2026). (Ist)

Madiun, (afederasi.com) - Proyek rehabilitasi gedung sekolah di Kabupaten Madiun yang menelan anggaran miliaran rupiah menjadi sorotan. Komisi D DPRD Kabupaten Madiun menemukan adanya rembesan air pada tembok bangunan senilai Rp1,8 miliar saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SMP Negeri 2 Nglames, Rabu (7/1/2026).

​Temuan ini memicu pertanyaan terkait kualitas pengerjaan proyek yang baru saja selesai tersebut. Meski laporan konsultan pengawas menyatakan kerusakan disebabkan oleh kebocoran talang air dan telah diperbaiki, pihak legislatif memberikan catatan keras.

​Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun, Djoko Setijono, menegaskan bahwa sidak ini adalah bentuk tanggung jawab pengawasan, terutama pada proyek dengan nilai kontrak jumbo.

​“Sudah diperbaiki. Ini menjadi catatan agar ke depan lebih diperhatikan. Secara umum hasilnya baik, namun detail kecil seperti ini tidak boleh terulang,” tegas Djoko kepada awak media.

​Selain SMPN 2 Nglames, sidak juga menyasar dua sekolah lain dengan nilai anggaran besar, yakni ​SMP Negeri 2 Mejayan dan ​SMP Negeri 1 Kebonsari.

​Djoko menambahkan bahwa pengerjaan secara keseluruhan tidak melewati masa kontrak. Namun, rembesan air tersebut menjadi noda pada proyek yang seharusnya sudah mencapai standar kualitas tinggi mengingat anggaran yang dikucurkan tidak sedikit.

​Di sisi lain, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Nur Arif Indro Karyoto, membenarkan bahwa pengerjaan di tiga sekolah tersebut merupakan proyek prioritas dengan nilai di atas Rp1 miliar.

​“Yang di atas 1 miliar memang tiga lembaga itu. Namun, total keseluruhan anggaran rehabilitasi tahun 2025 ini mencapai Rp10 miliar untuk 11 lembaga yang bersumber dari APBD,” jelas Nur Arif.

​Sidak sampling ini dilakukan untuk memastikan bahwa uang rakyat yang dialokasikan melalui APBD 2025 benar-benar mewujud dalam fasilitas pendidikan yang layak dan tahan lama, bukan sekadar selesai tepat waktu namun minim kualitas.(upi/hen)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow