GMNI Jombang Tolak Pilkada Lewat DPR

Jombang, (afederasi.com) – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui DPRD. Organisasi mahasiswa ini menilai wacana tersebut sebagai kemunduran demokrasi yang mencabut hak konstitusional rakyat.

Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, menegaskan bahwa Pilkada langsung adalah wujud nyata kedaulatan rakyat yang diamanatkan konstitusi. "Jangan kemudian rakyat hanya dijadikan sekadar objek kekuasaan, melainkan subjek utama dalam tata kelola pemerintahan," tegas Daffa dalam pernyataan sikapnya, Rabu (07/01/2026).

Lebih lanjut, Daffa memaparkan bahwa pemilihan oleh DPRD berpotensi menimbulkan sejumlah masalah serius. "Berpotensi memutus koneksi antara pemimpin dengan rakyat, membuka ruang transaksional politik, serta menjauhkan kebijakan publik dari kebutuhan riil masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, kepala daerah yang lahir tanpa mandat langsung rakyat akan kehilangan legitimasi moral dan sosial. Hal ini dinilai berbahaya untuk pengambilan keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

GMNI Jombang berpendapat bahwa Pilkada langsung harus dipertahankan sebagai mekanisme utama. Melalui mekanisme inilah, rakyat dapat menilai, mengontrol, dan mengevaluasi pemimpinnya secara langsung.

"Demokrasi tidak boleh direduksi atas nama efisiensi atau stabilitas politik semu. Demokrasi sejatinya adalah ruang partisipasi, bukan sekadar prosedur kekuasaan," tegas pernyataan organisasi tersebut.

Sebagai organisasi berlandaskan Marhaenisme, GMNI Jombang berkomitmen untuk terus berdiri bersama rakyat. Mereka bertekad menjaga demokrasi dan menolak segala bentuk kebijakan yang dianggap mencederai kedaulatan rakyat serta memperlebar jarak antara pemimpin dan yang dipimpin.

"Demokrasi adalah hak rakyat, bukan hak elit. Pilkada harus tetap dipilih oleh rakyat," pungkas Daffa menutup pernyataan sikapnya. (san)