Menteri Mahfud Md Soroti Praktik Jual Beli Kasus dan Vonis oleh Mafia Hukum di Indonesia

Jakarta, (afederasi.com) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menyoroti ketidakpuasan terhadap penegakan hukum di Indonesia, menekankan bahwa praktik jual beli kasus dan vonis masih terjadi dalam lingkup mafia hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam acara Dies Natalis dan Wisuda di Jakarta International Expo (JiExpo) Kemayoran.

"Saya punya buktinya, banyak kalau minta buktinya. Vonis bisa dibeli, kasus bisa dibeli, bisa dipesan itu pasal-pasalnya," kata Mahfud di Jakarta seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com, Kamis (30/11/2023).

Menurut Mahfud, praktik jual beli kasus terjadi saat mafia hukum ikut campur dalam proses hukum dengan memesan agar kasus tertentu dikenai pasal-pasal yang diinginkan. Mereka bahkan dapat menentukan penyidik yang diinginkan.

"Sudah dipesan lebih dahulu. Nanti di kejaksaan diatur lagi, di pengadilan lagi. Itulah yang kemudian disebut mafia hukum," ungkapnya seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Mahfud menegaskan bahwa pelanggaran hukum masih marak karena sebagian orang hanya takut pada aspek-aspek hukum, namun mengabaikan etika dan moral. Ia menyoroti pentingnya memahami bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral, selain norma hukum.

"Saya ingin menekankan, mari kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, ikuti Pancasila, itu dari sisi-sisi selain hukumnya. Napas Pancasila itu yang lebih banyak ada di luar hukum," kata Mahfud kepada mahasiswa dan akademikus seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com. (mg-1/jae)