Mahfud MD: Strong Leadership Kunci Penegakan Hukum yang Efektif di Indonesia

Surabaya, (afederasi.com) - Calon wakil presiden atau cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD, menegaskan pentingnya kepemimpinan yang kuat atau strong leadership dalam menangani permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Dalam pandangannya, masalah penegakan hukum saat ini seringkali dipicu oleh kurangnya integritas dan perilaku korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam sebuah acara bertajuk "Pemimpin Bicara Bangsa" di Airlangga Convention Center, Kampus C Universitas Airlangga, Kota Surabaya, pada Rabu (22/11/23), Mahfud MD menyampaikan pemikirannya. Ia berfokus pada urgensi memiliki kepemimpinan yang kuat untuk menyusun strategi membenahi sistem penegakan hukum di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ini mengidentifikasi tiga komponen kunci dalam pembangunan hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di suatu negara. Komponen tersebut melibatkan aparat hukum atau legal structure, substansi hukum atau legal substance, serta budaya hukum atau legal culture.

Dalam konteks ini, Mahfud MD menyoroti permasalahan pada legal structure, di mana aparat penegak hukum sering terlibat dalam perilaku koruptif. "Legal substance, isi aturan hukum kita udah banyak, bagus-bagus. Tetapi masalahnya ada di legal structure-nya. Aparat penegak hukum kita tadi yang korup itu," ungkap Mahfud MD seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Menurut Mahfud, langkah awal untuk membangun penegakan hukum yang baik adalah dengan memiliki kepemimpinan yang kuat atau strong leadership. Kepemimpinan yang kuat ini, menurutnya, harus dimiliki oleh pemimpin yang berintegritas, jujur, bermoral, dan mampu mengelola perubahan untuk memperkuat misi lembaga penegak hukum dan menciptakan harapan masyarakat.

"Mulai dari strong leadership di dalam penegakan hukum. Arahnya ke mana? Satu ke atas kepada para pebisnis, kepada para pejabat itu harus dilakukan penegakkan hukum dan kepastian hukum," tegasnya.

Dalam konteks penyelesaian permasalahan bangsa, Mahfud MD menyampaikan keyakinannya bahwa jika penegakan hukum dapat dilakukan dengan benar, setidaknya setengah dari permasalahan bangsa dapat terselesaikan. "Ke bawah ke rakyat kecil yang hak-haknya selalu dirampas tanpa alasan hukum yang benar, itu kita berikan perlindungan hukum. Jadi ke atas penegakkan dan kepastian, ke bawah perlindungan itu saja arahnya nanti. Kalau itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik, maka hampir semua persoalan dalam penegakan hukum bisa diatasi," pungkas Mahfud MD.(mg-3/jae)