Mahasiswa Tulungagung Bakar Ban di Depan DPRD, Desak KPK Bongkar Habis Jaringan Korupsi Gatut Sunu

Tulungagung, (afederasi.com);– Gelombang protes mahasiswa membanjiri jalanan pusat Kabupaten Tulungagung pada Kamis (23/04/2026). Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tulungagung Bergerak mengepung Gedung DPRD setempat guna menyuarakan keresahan atas carut-marutnya tata kelola pemerintahan dan praktik korupsi yang kian mengakar.

Pantauan di lokasi menunjukkan ketegangan mulai meningkat saat massa melakukan long march sekitar pukul 11.30 WIB. Sambil membentangkan spanduk berisi kritik tajam, para mahasiswa juga membakar ban bekas di depan gerbang utama gedung dewan sebagai simbol matinya transparansi dan akuntabilitas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung.

Ketua PC PMII Tulungagung, M. Ahsanur Rizqi, menegaskan bahwa aksi ini merupakan respon atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo, dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Pihaknya menuntut lembaga antirasuah tersebut tidak tebang pilih dalam melakukan pengembangan kasus.

"Kami tidak ingin ini hanya berhenti pada satu nama saja. KPK harus berani membongkar seluruh jaringan yang terlibat agar praktik korupsi benar-benar bersih dari tanah Tulungagung," ujar Rizqi dengan nada lantang di hadapan massa aksi.

Selain menyoroti kasus korupsi, mahasiswa juga melontarkan kritik pedas terhadap kinerja DPRD Tulungagung. Menurut Rizqi, fungsi pengawasan legislatif saat ini terkesan mandul dan tidak responsif terhadap potensi penyimpangan anggaran yang dilakukan pihak eksekutif.

"Kerja DPRD terkesan lamban dan tumpul. Padahal, mereka seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawasi setiap rupiah anggaran daerah agar tidak diselewengkan," tegasnya.

Persoalan internal birokrasi di BKPSDM Tulungagung pun tak luput dari sasaran protes. Mahasiswa menilai penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengangkatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama ini tidak didasarkan pada kompetensi, melainkan kepentingan tertentu yang merusak kualitas pelayanan publik.

"Jika kepala OPD diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, maka masa depan birokrasi dan nasib pelayanan publik di Tulungagung yang menjadi taruhannya," imbuh Rizqi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota DPRD Tulungagung, Asrori, turun langsung menemui massa untuk melakukan audiensi. Ia mengaku sepakat dengan keresahan para mahasiswa dan menyebut bahwa pihak legislatif sebenarnya telah berulang kali memberikan peringatan kepada pihak eksekutif.

"Kekecewaan ini tidak hanya dirasakan adik-adik mahasiswa, tapi juga kami di legislatif. Kami sudah berkali-kali mengingatkan eksekutif agar lebih transparan dalam menggunakan anggaran negara," jelas Asrori.

Meski mengakui adanya batasan dalam mekanisme formal pengawasan, Asrori berjanji akan mengawal aspirasi mahasiswa untuk disampaikan secara resmi kepada pihak eksekutif agar segera ditindaklanjuti. Ia pun mengapresiasi gerakan mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat.

"Aksi ini adalah cermin dari keresahan generasi muda terhadap kondisi daerah kita. Semua tuntutan ini akan kami kawal demi perbaikan Tulungagung ke depan," pungkasnya.(riz/dn)