Lamongan Resmi Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan, BPBD Siapkan Mitigasi

Lamongan, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan menghadapi musim kemarau 2026. Langkah ini diambil menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan adanya fenomena kemarau panjang di wilayah Jawa Timur.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lamongan, Sugeng Widodo, mengungkapkan bahwa penetapan status ini merupakan respon cepat berdasarkan surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan arahan BPBD Provinsi Jatim. Tujuannya, agar wilayah yang rawan krisis air segera melakukan langkah mitigasi sedini mungkin.

"Berdasarkan prediksi BMKG, awal musim kemarau di Lamongan sudah dimulai secara bertahap sejak April lalu. Puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, sehingga potensi kemarau kali ini tergolong cukup panjang," ujar Sugeng saat dikonfirmasi, Jumat (15/5/2026) siang.

Sugeng merinci, sebanyak tujuh kecamatan telah memasuki masa kemarau pada April dasarian II, di antaranya Kecamatan Babat, Modo, Kedungpring, Karanggeneng, Laren, Maduran, dan Sekaran. Disusul Kecamatan Glagah pada akhir April, sementara 19 kecamatan lainnya mulai terdampak pada awal Mei.

Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Lamongan telah mengeluarkan Keputusan Bupati terkait Siaga Bencana Kekeringan. BPBD Lamongan pun bergerak cepat dengan melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk menginstruksikan para camat untuk mengaktifkan posko siaga bencana di wilayah masing-masing.

"BPBD mengimbau masyarakat untuk mulai melakukan penghematan penggunaan air dan memanfaatkan panen air hujan. Untuk sektor pertanian, kami berharap petani menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim yang lebih kering ini," tambah Sugeng.

Selain imbauan, kesiapan fisik juga telah dipetakan. BPBD Lamongan menyiagakan sedikitnya lima unit truk tangki dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Tak hanya itu, cadangan air baku sebanyak 150 rit truk tangki serta perlengkapan pendukung seperti tandon terpal dan jerigen telah disiapkan di gudang logistik.

Meski status siaga telah ditetapkan, Sugeng menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada distribusi air bersih yang dikirim ke pemukiman warga. Hal ini dikarenakan belum adanya laporan resmi mengenai wilayah yang mengalami krisis air bersih secara langsung.

"Hingga saat ini distribusi air bersih belum dilaksanakan karena belum ada laporan terdampak. Namun, koordinasi dengan PDAM terus diperkuat agar distribusi bisa langsung dilakukan sewaktu-waktu dibutuhkan," jelasnya. (yan)