Kepala Daerah yang Gagal Mengatasi Inflasi Akan Diganti

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memastikan bahwa kepala daerah yang tidak mampu mengatasi masalah inflasi di daerahnya akan diberhentikan dan digantikan oleh penjabat (pj).

Jaenal

06 Nov 2023 - 13:48

Kepala Daerah yang Gagal Mengatasi Inflasi Akan Diganti

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpidato dalam acara 100 CEO Forum di kawasan Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (2/11/2023). (Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, (afederasi.com) - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memastikan bahwa kepala daerah yang tidak mampu mengatasi masalah inflasi di daerahnya akan diberhentikan dan digantikan oleh penjabat (pj). Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi antara Pusat dan Daerah yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada hari Senin. Tito Karnavian menegaskan bahwa langkah ini adalah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 30 Oktober lalu.

"Tadi Bapak Presiden juga menegaskan bahwa kalau ada performa yang tidak bagus, kapan saja bisa diganti dengan pj," ujar Tito Karnavian, seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com.

Tito Karnavian telah beberapa kali melakukan pergantian kepala daerah yang tidak mampu mengatasi masalah inflasi. Ia juga mengimbau seluruh kepala daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah inflasi.

"Ada beberapa yang sudah ganti dan saya akan konsisten melaksanakan itu," kata dia, seperti yang dikutip dari Antara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas beras menjadi penyumbang terbesar pada inflasi tahunan Oktober 2023, yang tercatat sebesar 2,56 persen (yoy).

Tingkat inflasi tahunan pada Oktober 2023 mencapai 2,56 persen, mengalami peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 112,75 pada Oktober 2022 menjadi 115,64 pada Oktober 2023.

Bila ditinjau berdasarkan wilayah, seluruh kota tercatat mengalami inflasi tahunan, di mana 54 kota mencatatkan IHK lebih tinggi dari inflasi nasional.

Masih berdasarkan data BPS, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan, yakni sebesar 5,43 persen. Komoditas penyumbang inflasi di Kota Tanjung Pandan adalah tarif angkutan udara dengan andil 1,15 persen, ikan segar 0,98 persen, beras 0,91 persen, rokok kretek filter 0,31 persen, dan daging ayam ras 0,23 persen.

Kota-kota lain dengan inflasi tertinggi adalah Sumenep dengan inflasi 5,29 persen, Merauke 4,89 persen, Luwuk 4,25 persen, Kotabaru 4,12 persen, dan Maumere 4,07 persen. Sementara itu, Jayapura mencatatkan inflasi terendah sebesar 1,43 persen.(mg-3/jae)