GMNI Jombang Soroti Transparansi Rekrutmen Pengurus KDMP

Jombang, (afederasi.com) – Pasca melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Jombang mengenai pelaksanaan program pemerintah pusat, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang menyoroti secara serius proses perekrutan pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang saat ini tengah berjalan di sejumlah desa.

Ketua Bidang Organisasi DPC GMNI Jombang, Husen Habibie, menegaskan bahwa transparansi dalam proses rekrutmen pengurus KDKMP merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini bertujuan agar koperasi tersebut benar-benar mampu menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa, bukan justru menjadi ruang penempatan kepentingan tertentu.

“Kami menekan betul agar proses perekrutan pengurus Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan kapasitas. Jangan sampai ada penempatan yang justru menghambat jalannya koperasi di tingkat desa,” tegas Husen Habibie kepada awak media pada Kamis (14/05/2026).

Menurut Husen, keberhasilan KDKMP sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola koperasi tersebut. Oleh sebab itu, proses seleksi harus mengedepankan profesionalitas, integritas, serta keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan masyarakat desa.

“Kami tidak ingin koperasi desa hanya menjadi formalitas program belaka. KDKMP harus dikelola oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk memajukan desa,” lanjutnya.

DPC GMNI Jombang juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh tahapan perekrutan pengurus KDMP agar berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

 Pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam memastikan program pemerintah pusat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga di Kabupaten Jombang.

Di akhir pernyataannya, DPC GMNI Jombang berharap pemerintah daerah dapat lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan maupun pengelolaan KDKMP.

Dengan pengawasan yang ketat, tujuan pemberdayaan ekonomi desa melalui koperasi diharapkan dapat tercapai secara maksimal dan terhindar dari potensi penyimpangan.

“Pemerintah kabupaten harus hadir memastikan bahwa koperasi desa ini dikelola oleh pengurus yang tepat, jujur, dan berpihak pada petani, buruh tani, serta pelaku UMKM desa,” pungkas Husen.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Koperasi dan UMKM setempat belum memberikan respons resmi terkait sorotan dari DPC GMNI Jombang ini. Masyarakat diharapkan dapat turut mengawasi jalannya program KDKMP di lingkungan masing-masing.(san)