DPC GMNI Jombang Audiensi dengan Pemkab, Soroti Pengawasan Program Pemerintah Pusat

Jombang, (afederasi.com) – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jombang resmi menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang pada Selasa, (13/05/2025)

Pertemuan ini menjadi sorotan karena membahas pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program pemerintah pusat yang berjalan di wilayah setempat.

Audiensi yang berlangsung di kantor Pemkab Jombang tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan sebelumnya bersama DPRD Kabupaten Jombang. Dalam pembahasan awal, ditemukan berbagai rumusan persoalan di lapangan terkait implementasi program-program strategis dari pusat.

Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang wajib meningkatkan intensitas pengawasan dan kontrol terhadap seluruh program yang bersumber dari pemerintah pusat. Menurutnya, langkah ini krusial agar pelaksanaan program tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Jombang harus hadir secara aktif dalam mengawasi program pemerintah pusat. Jangan sampai program yang seharusnya membantu masyarakat justru menimbulkan polemik akibat lemahnya pengawasan," tegas Daffa dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Selain soal pengawasan umum, GMNI Jombang juga menyoroti proses perekrutan pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Daffa Raihananta mengingatkan bahwa transparansi dalam proses rekrutmen sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari potensi praktik tidak objektif.

"Kami menekankan agar proses perekrutan pengurus KDKMP dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan masyarakat secara luas. Jangan sampai ada kecurigaan publik karena proses yang tertutup," lanjutnya.

Dalam audiensi yang berlangsung alot tersebut, DPC GMNI Jombang juga mempertanyakan kejelasan mekanisme penyerahan pengelolaan KDKMP dari pihak TNI kepada Pemerintah Kabupaten Jombang. Hal ini dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab di masa mendatang.

GMNI meminta Pemkab Jombang untuk segera merumuskan peta jalan yang jelas terkait alih kelola ini. Dengan kejelasan mekanisme, kata Daffa, maka pengawasan dan evaluasi program dapat berjalan efektif.

Menutup audiensi, DPC GMNI Jombang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai program pemerintah yang berjalan di Kabupaten Jombang. 

Langkah ini demi memastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok semata.

"Hari ini kami sampaikan, GMNI akan terus berada di garda depan pengawasan. Kami tidak akan segan memberikan kritik dan koreksi jika ditemukan penyimpangan di lapangan," pungkas Daffa.

Hingga berita ini diturunkan, perwakilan Pemkab Jombang menerima dengan baik masukan dari GMNI dan berjanji akan menindaklanjuti poin-poin pengawasan serta transparansi KDMP dalam waktu dekat. (san)