Forum Konsultasi Publik KPKNL di Gresik, Pemkab Dorong Pengelolaan Aset Lebih Akuntabel

Gresik, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat tata kelola aset daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman saat membuka Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Senin (29/06/2026).

Dalam forum yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan tersebut, Sekda Washil menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan KPKNL dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara maupun aset daerah. Menurutnya, kolaborasi yang selama ini terjalin menjadi faktor penting dalam memastikan aset dapat dikelola secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Pemkab Gresik berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan KPKNL Surabaya. Kami siap mendukung pengelolaan aset negara dan daerah, mulai dari proses perolehan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset yang selama ini terus kami koordinasikan,” ujar Washil.

Washil menjelaskan, Kabupaten Gresik selama ini menjadi salah satu mitra strategis KPKNL Surabaya, khususnya dalam pelayanan piutang daerah dan pelaksanaan lelang aset. Tata kelola aset yang baik, lanjutnya, tidak hanya berdampak pada optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain penguatan tata kelola aset, Washil juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, transformasi pelayanan tidak cukup hanya melalui perbaikan sistem dan regulasi, tetapi juga harus diikuti perubahan pola pikir aparatur agar lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Pelayanan publik yang baik harus mampu memberikan kemudahan, kepastian, dan kepuasan bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan budaya pelayanan menjadi hal yang tidak kalah penting,” ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KPKNL Surabaya Andi Sugiri mengatakan Forum Konsultasi Publik menjadi wadah untuk menjaring aspirasi, menerima masukan, sekaligus mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui forum ini, berbagai persoalan maupun kendala yang muncul dalam proses pelayanan diharapkan dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Menurut Andi, KPKNL Surabaya saat ini menangani sekitar 800 hingga 900 layanan aktif yang sebagian besar berkaitan dengan proses lelang. Tingginya jumlah layanan tersebut menunjukkan pentingnya peran KPKNL dalam mendukung pengelolaan aset negara, penyelesaian piutang, serta optimalisasi pemanfaatan barang milik negara dan daerah.

Dalam kesempatan itu, Andi juga menekankan pentingnya percepatan sertifikasi aset berupa tanah milik negara maupun pemerintah daerah. “Aset tanah yang berada di wilayah terpencil sering kali belum tersertifikasi dan kurang terawat sehingga berpotensi dikuasai pihak lain. Karena itu, penertiban secara administrasi, hukum, maupun fisik perlu dilakukan secara berkala,” tegasnya.

Forum Konsultasi Publik tersebut dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Surabaya, perangkat daerah di lingkungan Pemkab Gresik, akademisi, organisasi masyarakat, serta para pengguna layanan. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana memperkuat sinergi sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan pengelolaan aset, piutang, dan lelang yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel.(frd)