Capaian Baru 17 Persen, Pemkab Gresik Siapkan Percepatan Pendataan Digital Sensus Ekonomi 2026
“Kalau petugas BPS harus mendatangi satu per satu dari total sekitar 12 ribu pegawai hingga guru-guru sekolah, tentu akan memakan waktu yang sangat besar. Karena itu, kita dorong percepatan melalui sistem digital yang lebih efektif dan terukur,” ujar dr. Alif sapaan akrab Wabup
Gresik, (afederasi.com) – Pemerintah Kabupaten Gresik tancap gas mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Melihat capaian pendataan yang baru menyentuh 17 persen, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif langsung mengusulkan langkah percepatan berbasis digital agar target sensus yang berakhir 31 Agustus mendatang dapat tercapai maksimal.
Strategi tersebut disampaikan Wabup Alif saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Putri Mijil, Pendopo Gresik, Selasa (30/06/2026). Menurutnya, pola pendataan konvensional akan menyita banyak waktu jika harus menjangkau ribuan aparatur dan tenaga pendidik satu per satu.
Karena itu, Pemkab Gresik siap mengerahkan kekuatan data digital yang dimiliki. Melalui koordinasi dengan Sekretaris Daerah, seluruh email dan nomor telepon pegawai di lingkungan Pemkab Gresik akan dihimpun untuk dilakukan blasting kuesioner sensus secara terintegrasi melalui WhatsApp dan Gmail.
“Kalau petugas BPS harus mendatangi satu per satu dari total sekitar 12 ribu pegawai hingga guru-guru sekolah, tentu akan memakan waktu yang sangat besar. Karena itu, kita dorong percepatan melalui sistem digital yang lebih efektif dan terukur,” ujar dr. Alif sapaan akrab Wabup.
Tak hanya itu, mekanisme pengawasan juga akan diterapkan. BPS akan menyampaikan daftar instansi maupun pegawai yang belum mengisi kuesioner sehingga masing-masing kepala OPD dapat segera melakukan tindak lanjut. Dengan cara ini, petugas sensus dapat lebih fokus melakukan pendataan terhadap pelaku usaha dan perusahaan yang membutuhkan pendampingan langsung di lapangan.
Bagi Kabupaten Gresik yang terus tumbuh sebagai salah satu pusat industri nasional, data Sensus Ekonomi menjadi instrumen strategis dalam menentukan arah pembangunan. Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Kawasan Industri Gresik (KIG), Kawasan Maspion, hingga sekitar 90 ribu UMKM membutuhkan basis data yang akurat agar kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Hasil Sensus Ekonomi 2026, tegas dr. Alif tidak hanya menjadi kebutuhan pemerintah, tetapi juga akan memberikan manfaat besar bagi dunia usaha. Data tersebut akan menjadi dasar dalam membaca peta ekonomi daerah, menarik investasi, meningkatkan daya saing usaha, serta menyusun berbagai program pembangunan jangka menengah daerah.
dr. Alif pun mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang sebenar-benarnya kepada petugas sensus. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena data yang diberikan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Saya sendiri sudah disensus oleh teman-teman BPS. Masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu takut soal pajak atau hal lainnya. Berikan data yang jujur terkait tenaga kerja, omzet, maupun jenis usaha agar hasil sensus benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman memastikan seluruh perangkat daerah siap mendukung percepatan pendataan.
Sinergi antara Pemkab Gresik dan BPS diharapkan mampu mendorong capaian Sensus Ekonomi 2026 hingga 100 persen sekaligus menghadirkan data berkualitas untuk menopang masa depan Gresik sebagai kawasan industri dan investasi unggulan di Indonesia.(frd)
What's Your Reaction?
