DPRD Situbondo Sampaikan 21 Rekomendasi atas LKPJ 2026, Soroti Pendidikan hingga Efektivitas Anggaran

Situbondo, (afederasi.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo mengeluarkan sedikitnya 21 poin rekomendasi sebagai catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (21/4/2026), legislatif menyoroti sejumlah sektor krusial, mulai dari kualitas pendidikan hingga ketepatan sasaran belanja daerah.

Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, menegaskan bahwa meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Situbondo menunjukkan tren positif, sektor pendidikan masih menyisakan pekerjaan rumah yang berat. Ia menyoroti angka rata-rata lama sekolah yang dinilai masih belum mencapai target ideal pembangunan daerah.

"IPM kita memang meningkat, tetapi rata-rata lama sekolah masih perlu menjadi perhatian bersama," ujar Mahbub usai memimpin rapat paripurna yang juga dihadiri Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Wakil Bupati Ulfiah.

Selain sektor pendidikan, Mahbub juga memberikan catatan tebal pada efektivitas program "Berantas Plus". Program kesehatan ini sejatinya diapresiasi karena membantu akses layanan rujukan ke provinsi, namun DPRD mencium adanya risiko beban APBD jika pengawasan di lapangan kendur.

"Kalau tidak dikendalikan, dikhawatirkan program ini akan membebani APBD secara berlebih," tegas Mahbub. Ia menambahkan, skema honorarium tenaga lapangan, termasuk sopir ambulans, juga harus dibenahi agar layanan publik tetap optimal.

Menanggapi rentetan rekomendasi tersebut, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Rio mengakui bahwa struktur perencanaan anggaran ke depan harus lebih berpihak pada kebutuhan fundamental masyarakat, terutama infrastruktur.

"Pembangunan harus terus diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat. Semua rekomendasi DPRD tentu menjadi perhatian kami," kata Bupati Rio.

Salah satu terobosan yang diwacanakan Bupati adalah penguatan anggaran pemeliharaan jalan secara rutin. Menurutnya, langkah ini jauh lebih efisien secara finansial dibandingkan membiarkan kerusakan jalan menjadi parah hingga membutuhkan biaya rehabilitasi yang membengkak.

"Peningkatan anggaran pemeliharaan jalan lebih efisien dibanding menunggu kerusakan berat yang memakan biaya besar," jelasnya.

Legislatif memastikan bahwa 21 rekomendasi ini tidak hanya menjadi dokumen formalitas. DPRD Situbondo berjanji akan memantau ketat tindak lanjut dari pemerintah daerah sebagai barometer kinerja tahunan. Nantinya, laporan evaluasi ini juga akan ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur.

"Setiap tahun akan kami evaluasi. Ini menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah," pungkas Mahbub.(vya/dn)