Bawaslu Soroti Kurangnya Pengawalan Distribusi Logistik Pemilu oleh KPU

Jakarta, (afederasi.com) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti pengiriman logistik pemilu yang dianggap minim pengawalan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan mengenai pengiriman logistik tanpa pengawasan yang memadai.

"Ada satu laporan ada pengiriman logistik KPU tidak ada pengawasan sama sekali hanya satu orang sopir kemudian dan truk itu ditinggalkan untuk mencari alamat gudang KPU," ujar Bagja seperti yang dilansir dari Suara.com media partner afederasi.com, di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/12/2023).

Meski tidak merinci lokasi kejadian, Bagja menyebut peristiwa tersebut terjadi di sekitar wilayah Jakarta. Ia menekankan bahwa insiden semacam ini menjadi indikasi potensi permasalahan jika KPU tidak transparan dan tidak menghubungi aparat keamanan setempat untuk mengawal distribusi logistik KPU, termasuk logistik Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bagja juga menyoroti perlunya perhatian KPU terhadap gudang-gudang penyimpanan logistik, terutama di daerah-daerah yang dianggap rawan banjir. "Kami takutkan, misalnya ada banjir, kemudian terjadi kerusakan dan lain-lain. Patut kiranya teman-teman KPU memberitahukan jadwal pengiriman distribusi logistik kepada Bawaslu, KPU setempat, dan aparat keamanan untuk pengawalan yang lebih baik," tegas Bagja.

Dalam konteks pengamanan, Bagja yakin bahwa aparat keamanan, termasuk polisi, bersedia membantu pengawalan distribusi logistik KPU. "Saya yakin teman-teman polisi sangat terbuka untuk membantu pengawalan pendistribusian logistik KPU," tandasnya. Pernyataan ini menjadi panggilan bagi KPU untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak keamanan guna menjaga kelancaran dan keamanan proses pemilu mendatang.(mg-3/jae)