APBD Perubahan TA 2025 Trenggalek Disetujui, Rp56 Miliar Disiapkan untuk Infrastruktur

Trenggalek, (afederasi.com) – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2025 Kabupaten Trenggalek akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Kamis (7/8/2025) dan menandai selesainya proses pembahasan panjang antara legislatif dan eksekutif.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan bahwa proses pengesahan ini menjadi langkah penting dalam memastikan kelangsungan pembangunan dan pelayanan publik di sisa tahun anggaran 2025.

"Alhamdulillah, Ranperda APBD Perubahan 2025 telah kita paripurnakan. Setelah ini akan dikonsultasikan ke Gubernur untuk dievaluasi sebelum resmi diundangkan," ujarnya usai rapat paripurna.

Dalam perubahan anggaran tersebut, ditetapkan bahwa total pendapatan daerah sebesar Rp1,933 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,019 triliun. Meski terjadi penurunan pendapatan sekitar Rp36 miliar, kondisi tersebut masih dapat diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efisiensi anggaran yang menghasilkan surplus sekitar Rp65 miliar.

"Ada penyesuaian, termasuk tambahan untuk infrastruktur. Dalam finalisasi APBD Perubahan ini, disepakati adanya pinjaman sebesar Rp56 miliar yang akan digunakan menutup kekurangan pembiayaan infrastruktur. Meski belum masuk secara teknis, namun ini sudah dikunci dalam Perda," terang Doding.

Ia berharap proses evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa segera dilakukan agar pelaksanaan program yang telah dianggarkan, khususnya perbaikan infrastruktur, bisa dimulai pada Oktober atau November mendatang.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin turut membenarkan pengesahan APBD Perubahan tersebut.

"Benar, APBD Perubahan 2025 telah disetujui DPRD. Saat ini kami akan segera mengonsultasikannya kepada Gubernur untuk evaluasi," ucap Bupati Arifin.

Ia menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran, mengingat banyak proyek infrastruktur, terutama perbaikan jalan, sangat dinantikan masyarakat. Infrastruktur yang memadai dinilai penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami berharap tidak ada hambatan berarti dalam proses konsultasi dan evaluasi. Semakin cepat, semakin baik, karena masyarakat menanti dampaknya," pungkasnya.(pb/dn)