Sebab Musabab Jalan Rusak di Bondowoso, DPRD Beri Solusi Kongkret Jangka Panjang

Bondowoso, (Afederasi.com) - Sepanjang tahun 2019 - 2023, kualitas jalan di Kabupaten Bondowoso dianggap stagnan dan cenderung menurun.

Banyak jalan di Bondowoso yang pada tahun 2018 berkualitas baik, di tahun 2023 menjadi rusak bahkan separo di antaranya masuk kategori rusak parah.

DPRD Kabupaten Bondowoso menawarkan solusi kongkret jangka panjang dalam hal perbaikan jalan rusak di waktu relatif cepat.

Berdasarkan data yang dihimpun Afederasi, ruas jalan Kabupaten Bondowoso sepanjang 1.395 kilometer.

"Dari panjang itu, jalan yang masih cukup baik hanya 800 kilometer saja. Sisanya sekitar 500 kilometer rusak," ungkap Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bondowoso, Sutriyono dalam  PodCast No Settingan di Warung Shaf, Rabu (4/10/2023).

Ada anggapan jika usulan dari Tim Anggaran Pemkab diganjal oleh DPRD Kabupaten Bondowoso.

"Itu tidak benar. Justru pada KUA-PPAS usulan Tim Anggaran untuk perbaikan jalan Rp 150 miliar lebih dan kami sarankan ditambah menjadi minimal Rp 200 miliar," ucapnya.

"Tapi kenyataannya ketika masuk dalam R-APBD malah dikepras menjadi Rp 50 miliar saja oleh tim anggaran," imbuh legislator dari PKB ini.

Hal ini berdampak pada realisasi pembangunan infrastruktur di Bondowoso yang tidak sesuai dengan harapan.

Ia juga menyoroti pernyataan H. Munandar yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Binamarga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 lalu.

Dimana ia berstatement di media jika telah berhasil mengaspal jalan sepanjang ribuan kilometer.

"Ini berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Sebab di tahun itu BSBK Bondowoso hanya bisa merealisaskan pengaspalan jalan 50 kilometer saja," ulas Wakil Rakyat Dapil II tersebut.

Menurutnya, Pemkab Bondowoso tidak bisa terus-terusan hanya mengandalkan sumber dana dari APBD maupun DAK dan DAU.

"Solusinya dengan cara meluaskan ruang fiskal kita. Artinya, eksekutif harus pandai-pandai mengunduh dana dari pemerintah pusat," saran pria yang juga menjabat sebagai akademisi ini.

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir menerangkan, fenomena banyaknya jalan rusak inilah yang membuat Fraksi PKB di DPRD Bondowoso mengusulkan Rahman Hidayat sebagai salah satu PJ Bupati Bondowoso.

Rahman Hidayat adalah ASN yang bekerja sebagai Asisten Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air di Kemenko Marves.

"Bukan tidak percaya dengan kemampuan pak Bambang Soekwanto. Tetapi saya ingin pak Bambang benar-benar menjadi Sekda di Bondowoso. Karena sebelumnya, beliau belum benar-benar menjadi Sekda," ungkapnya.

"Terbukti urusan mutasi ASN saja tidak dilibatkan (Padahal sebagai ketua TPK Pemkab Bondowoso)," sambungnya.

Usulan dari fraksi PKB itu menjadi keputusan final DPRD Bondowoso sebab didukung oleh mayoritas fraksi lainnya termasuk PDIP dan Golkar.

"Kita menjalankan regulasi yang ada," ucapnya.

Sebelum ramai tentang pengusulan Pj Bupati, sebenarnya para pimpinan DPRD Bondowoso pernah berkunjung ke Kemenkomarves dan menjelaskan kondisi infrastruktur di Bondowoso.

"Ada mas Sinung (PDIP), Pak Haji Bukhori (PPP) dan pak Supriadi (Golkar) yang juga ikut ke sana," sebut Dhafir.

Dengan upaya itu, DPRD berharap supaya ada 'pertolongan' dari Kemenomarves untuk menggelontorkan anggaran guna perbaikan jalan di Bondowoso yang terlanjur rusak.

"Kami tidak meminta sosok khusus harus ini atau itu Pj Bupatinya. Tapi untuk memudahkan pengawalan program itu, maka alangkah baiknya dari Kemenkomarves sekalian," dalihnya.

Bak gayung bersambut, Kemenkomarves tertarik dengan paparan DPRD Bondowoso dan siap membantu menuntaskan perbaikan jalan di Bondowoso.

"Bahkan kalau pak Rahman jadi PJ, saya pastikan cukup satu tahun seluruh jalan rusak di Bondowoso bakal dituntaskan," bebernya.

Dhafir kemudian berkoordinasi dengan Bupati Bondowoso saat itu, KH Salwa Arifin, mengenai peluang besar pembangunan Bondowoso tersebut.

"Bupati mendukung dan akhirnya saya memanggil Ansori (Plt Kepala Dinas BSBK Bondowoso) untuk membuatkan DED (Detail Engineering Design) dan nantinya diserahkan ke Menkomarves," kisahnya.

Ansori kemudian mentotal kebutuhan untuk perbaikan jalan sekaligus pelebaran jalan se Kabupaten Bondowoso.

"Ditemukan angka total kalau tidak salah Rp 1,6 triliunan. Dengan dana itu, maka semua jalan rusak akan diperbaiki. Kita berbicara kebutuhan rakyat 10-20 tahun ke depan," tegasnya.

Plt Kepala Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso, Ansori saat dikonfirmasi membenarkan jika ia telah membuatkan DED atas petunjuk Bupati Salwa dan Ketua DPRD Bondowoso.

"Ia benar begitu. Total anggaran yang dibutuhkan Rp 1,8 triliun untuk perbaikan dan pelebaran ruas jalan total sepanjang 1.395 kilometer. Informasinya draft DED sudah diterima oleh Sesmenkomarves," akunya.

Namun keputusan akhirnya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian memilih Bambang Soekwanto sebagai PJ Bupati Bondowoso.

"Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan usulan DPRD, tapi saya adalah orang pertama yang mengucapkan selamat kepada pak Bambang 5 hari sebelum pelantikan," bebernya.

Pelaksanaan regulasi di tingkat lokal itu diklaim tidak mengganggu hubungan baiknya dengan Bambang Soekwanto.

Dhafir mengaku tetap harmonis dengan Bambang Soekwanto yang telah dikenalnya sejak 20 tahun lalu.

Kini tinggal bagaimana eksekutif dan legislatif bersinergi untuk membangun Kabupaten Bondowoso lebih baik ke depannya.

Soal peluang meluaskan ruang fiskal dengan mengunduh anggaran dari Kemenkomarves di era Pj Bupati Bambang Soekwanto, Dhafir masih optimis bisa terealisasi.

"Kami sangat terbuka. DPRD siap mengantarkan pak PJ Bupati (mengunduhnya) ke Jakarta," kata Dhafir.

Sementara Pj Bupati Bondowoso Bambang Soekwanto saat dikonfirmasi, mendisposisikan statement kepada Plh Sekda Kabupaten Bondowoso, Haeriyah Yuliati.

"Monggo konfirm ke Plh sekda yaa," jawab Bambang Soekwanto melalui pesan singkat.

Sedangkan Plh Sekda Bondowoso, Haeriyah Yuliati hingga berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi.

Upaya konfirmasi via seluler tidak direspon oleh yang bersangkutan. (den)