DPRD dan Bupati Sepakati APBD 2026, Anggaran Rp 2,9 Triliun untuk Pembangunan Tulungagung

Tulungagung, (afederasi.com) – DPRD Tulungagung bersama Bupati Gatut Sunu Wibowo resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah melalui Rapat Paripurna yang digelar Selasa (18/11/2025).

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, ini juga menetapkan Propemperda Tahun 2026 serta membentuk Panitia Khusus pembahas Ranperda masa sidang I tahun sidang II (September–Desember 2025).

Seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuan terhadap Ranperda APBD 2026, meski tetap memberi sejumlah catatan strategis. Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Winarno, menekankan pentingnya alokasi anggaran yang benar-benar berpihak pada masyarakat kecil dan selaras dengan kebutuhan riil warga.

“Pelaksanaan APBD harus melibatkan masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Winarno dalam pandangan akhir fraksi.

Berdasarkan komposisi APBD 2026 yang disahkan, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 2.992.753.505.059,87, sementara belanja daerah mencapai Rp 3.211.521.707.528,87, sehingga menimbulkan defisit Rp 218.768.202.469,00.

Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto, yakni penerimaan pembiayaan sebesar Rp 218.768.202.469,00 dengan pengeluaran pembiayaan Rp 0,00, sehingga SILPA tahun berjalan tercatat nihil.

Dalam sambutannya, Bupati Gatut Sunu menyampaikan apresiasi atas kerja bersama antara eksekutif dan legislatif dalam merampungkan pembahasan hingga mencapai kesepakatan.

“Ranperda ini selanjutnya akan diproses untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur,” ujar Bupati Gatut Sunu.

Ia menegaskan bahwa APBD 2026 akan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan provinsi, termasuk memperluas kesejahteraan sosial masyarakat, memperkuat ekonomi sektor unggulan, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Dengan ditetapkannya APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan, merata, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.(dn)